Tjahjo: Skenario Duet JK-Puan Belum Pernah Dibahas

Tjahjo: Skenario Duet JK-Puan Belum Pernah Dibahas

- detikNews
Senin, 25 Jun 2007 13:40 WIB
Jakarta - Skenario untuk menduetkan Jusuf Kalla (JK) dengan Puan Maharani muncul setelah pertemuan PDIP dan Golkar di Medan 20 Juni lalu. Namun, menurut Ketua Fraksi PDIP di DPR Tjahjo Kumolo, duet JK-Puan belum pernah dibahas. "Masalah capres-cawapres belum dibicarakan. Itu hak masing-masing parpol," kara Tjahjo Kumolo saat dihubungi detikcom, Senin (25/6/2007) ketika ditanya mengenai isu skenario PDIP dan Golkar untuk menduetkan JK dengan Puan pada Pilpres 2009. Menurut Tjahjo, selama ini PDIP telah mencalonkan Megawati sebagai capres 2009. "PDIP sudah mencalonkan Ibu Megawati dalam Rakernas Bali, tetapi akan tetap dibahas kembali dalam Rakernas mendatang," kata Tjahjo. Hingga saat ini, Rakernas PDIP selanjutnya masih dijadwalkan. "Belum ada jadwalnya. Kami masih akan menjadwalkan," ujar dia. Tjahjo mengaku belum mendengar skenario duet JK-Puan Maharani. "Kami belum mendengar dan kami belum terkonsentrasi pembicaraan mengenai cawapres. Termasuk juga belum membicarakan apakah kami akan koalisi atau mandiri dalam penentuan capres atau cawapres. Semua itu akan sangat tergantung pada Pemilu legislatif 2009," jelas fungsionaris DPP PDIP ini. Namun, pada prinsipnya, kata Tjahjo, kekuasaan harus dibagi. "Saya pribadi berpikir sebaiknya parpol yang lolos sesuai hasil Pemilu secara mandiri mencalonkan capres dan cawapresnya, agar keputusan politik pembangunannya buat rakyat tidak terganggu, antara antara presiden dan wapres satu keputusan, tidak seperti sekarang," kata mantan politisi Golkar ini. Selama ini, kata Tjahjo, belum ada pembahasan mengenai nama-nama capres atau cawapres antara Golkar dan PDIP. "Belum ada, karena tidak ada koalisi permanen antara PDIP dan Golkar. Apa pun Golkar adalah partai pemerintah dan rival PDIP dalam Pemulu 2009. PDIP tetap konsisten sebagai partai oposisi," ujar dia. "Pertemuan di Medan hanya komitmen dua partai besar untuk konsisten terhadap NKRI dan Pancasila dalam Kebhinekaan serta mendukung APBN pro rakyat dan pembahasan UU Paket Politik. Tidak lebih dari itu," sambung politisi berkacamata ini. (asy/nrl)


Berita Terkait