Ada Selisih Pos Belanja Pegawai DKI, Sutiyoso Anggap Wajar

Jakarta - BPK menemukan ada selisih dalam pos belanja pegawai DKI Jakarta. Namun Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menganggap hal itu wajar-wajar saja.BPK meminta Pemprov DKI memperhatikan beberapa pos dalam laporan keuangannya pada tahun akhir 2006. Pos-pos tersebut adalah belanja pegawai dan bantuan keuangan."Berdasarkan temuan pemeriksaan, keuangan Pemprov DKI 2006 hasilnya wajar dengan pengecualian," kata Kepala Perwakilan BPK Jakarta Hadi Priyanto di Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta, Senin (25/6/2007).Hal itu diungkapkan Hadi dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD DKI. Rapat itu mengagendakan penyerahan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemprov DKI tahun akhir 2006.Menurut Hadi, account atau akun belanja pegawai tidak didukung dengan dokumen transaksi yang memadai. Sehingga terdapat selisih antara saldo gaji dan tunjangan pegawai."Saldo menurut daftar gaji dan tunjangan pegawai dari Badan Kepegawaian sebesar Rp 676 miliar yang tidak dapat dijelaskan," kata Hadi.Pos lain yang perlu mendapat perhatian, lajut Hadi, adalah pos belanja bantuan keuangan. Hal ini disebabkan pos ini kurang disajikan dalam laporan perhitungan APBD tahun akhir 2006 sebesar Rp 55 miliar."Pos bantuan keuangan ini direalisasikan melalui akun belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharan dan belanja modal," katanya.Sementara Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso berpendapat hasil penemuan tersebut dinilai wajar. "Temuan-temuan itu akan kita urus, itu wajar, tidak mungkin semua pekerjaan 100 persen sempurna," katanya. (nal/sss)