Korban Lapindo Tagih Janji SBY dan JK 26 Juni

Jakarta - Kedatangan 200 warga korban lumpur Lapindo ke Jakarta menuntut pembayaran cash and cary yang sampai saat ini lambat terealisasi. Mereka akan menagih janji Presiden SBY dan Wakil Presiden JK yang akan mendengarkan keluhan warga jika ada kesulitan di lapang."Komitmen Presiden waktu itu kalau ada masalah di lapangan bisa langsung disampaikan kepada saya. Kita lihat nanti apa Pak SBY komitmen dengan ucapannya," ujar koordinator warga Perumahan Tanggulangin Sejahtera (Perum TAS) I, Sumitro, yang berbincang dengan detikcom, Minggu (24/6/2007).Menurut Sumitro, permasalahan yang dihadapi di lapangan adalah Lapindo terlalu lambat untuk mencairkan ganti rugi yang telah disepakati warga Perum TAS I yaitu 20 persen lebih dulu. Dan sisanya diselesaikan dalam waktu satu tahun ke depan.Masalahnya, pihak Lapindo hanya memakai waktu 3 hari dalam seminggu untuk membayar ganti rugi. Sedangkan per harinya, hanya ada 3 hingga 6 orang yang menerima ganti rugi."Padahal kan korban lumpur Lapindo puluhan ribu, itu pun yang punya sawah lebih dulu soalnya murah. Kapan selesainya? Sampai kiamat pun juga tidak bisa selesai," cetus Sumitro kesal.Khusus untuk warga Perum TAS I, yang telah menyepakati ganti rugi dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun, ternyata pihak Lapindo mengundurkannya menjadi 2 tahun."Padahal kan waktu ketemu Wapres bulan April, Wapres mengatakan pembayaran harus dipercepat. Tapi mereka masih berpegang pada Perpres nomor 14 tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo yang ganti ruginya dibayarkan dalam waktu 2 tahun," tuturnya.Warga akan menuntut pemerintah untuk menyediakan dana talangan terlebih dahulu untuk membayar ganti rugi. Selain itu, pertemuan tripartit yang dijanjikan antara warga Perum TAS I, pihak perbankan, dan Lapindo juga belum terealisasi."Warga Perum TAS I kan 90 persen masih ada tanggungan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) di Bank Tabungan Negara (BTN) dan Bank Nasional Indonesia (BNI). Jadi sebaiknya pihak bank dilibatkan," tukasnya.Rencanananya, pada hari Selasa, 26 Juni 2007 nanti warga akan melakukan longmarch ke Istana Merdeka, dan juga ke DPR di Senayan."Saya dengar DPR akan mengajukan interpelasi tentang lumpur Lapindo," pungkasnya. (nwk/nrl)