Harganas di Ambon, SBY Bakal Dihadang Pendemo

Ambon - Puncak Hari Keluarga Nasional (Harganas) pada 28 Juni mendatang bakal digelar di Ambon. Presiden SBY pun dijadwalkan hadir. Namun kehadiran Pak Presiden bakal dihadang demo.Ancaman demo datang dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Maluku,Organisasi Kepemudaan dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Maluku.KNPI pun bertekad menggelar mimbar bebas di depan gedung pemuda Maluku, Jl Philip Latumahina, Ambon."Banyak persoalan Maluku yang musti diketahui Presiden, seperti persoalan pengungsi yang tak ada habis-habisnya, soal tuntutan provinsi kepulauan, dan sejumlah kasus korupsi yang tak dapat diungkap aparat penegak hukum di Maluku," kata Rovik Akbar Afifudin, Wakil ketua KNPI Maluku, Sabtu (23/6/2007).Penegasan juga datang dari ketua umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon, Boby Tianotak. "Kami akan tetap turun jalan. Sebab berbagai persoalan yang melilit Maluku, terutama kasus korupsi dan persoalan pengungsi tidak tuntas," ujar Tianotak."Sayang aparat penegak hukum di Maluku mandul. Makanya banyak pejabat dan pengusaha yang korup tapi selalu lolos dari jeratan hukum," imbuh Tianotak.Selain mahasiswa dan organisasi kepemudaan, ratusan pengungsi Maluku yang hingga kini tidak tertangani juga bakal menyambut SBY dengan demo. "KPM bersama ratusan pengungsi di berbagai tempat yang belum tertangani akan lakukan aksi demo. Soal penanganan pengungsi di Maluku tak beres," ujar Ketua Koalisi Pengungsi Maluku (KPM), Pieter Pattiwaelapia.Menurut dia, tak ada cara lain untuk membenahi kasus pengungsi selain memberitahukan Presiden. Dengan demikian, Presiden akan tahu bahwa kasus korupsi di Maluku butuh keseriusan dalam suatu penegakan hukum.Menyikapi rencana aksi demo, Gubernur Maluku, Karel Alberth Ralahalu, secara tegas meminta Kapolda Maluku dan Pangdam XVI Pattimura, untuk menghentikan rencana aksi demo tersebut, termasuk mimbar bebas KNPI. "Saya sudah sampaikan ke Kapolda dan Pangdam, kalau bisa dihentikan. Jangan sampai mengganggu keamanan Harganas," tegas Gubernur.Terkait rencana itu, pengamanan ketat akan dilakukan. Sebanyak 20 ribu personel polisi dan 1.000 personel TNI akan diterjukan di titik-titik yang dianggap rawan. "Kami sudah menentukan titik rawan mana saja yang akan diamankan," ujar Plt Kabid Humas Polda Maluku, Kompol Djoko Susilo kepada detikcom di Mapolda Maluku, Jl Rijali, Ambon. (nvt/nvt)