BNP2 TKI Jauh dari Ideal

Jakarta - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan (BNP2) TKI Jumhur Hidayat mengakui lembaga yang dipimpinnya ini jauh dari ideal. Selama 3 bulan terbentuk, BNP2 masih belum memberikan hasil maksimal. Sebab hingga detik inimasih banyak permasalahan yang menimpa TKI di luar negeri."Belum banyak yang dilakukan karena badan ini baru terbentuk selama 3 bulan," kata Jumhur dalam diskusi bertajuk "Potret Buram TKI, Kapan akan Berakhir" di Plaza Semanggi, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Sabtu (23/6/2007).Namun Jumhur menuturkan, pihaknya telah melakukan perbaikan dalam hal kenaikan upah tenaga kerja sebesar 25 persen untuk Singapura dan 30 persen untuk Arab Saudi dan Timur Tengah. Upaya lain juga telah dilakukan lembaga ini seperti mem-black list agen-agen TKI yang telah berlaku tidak adil terhadap TKI, serta mencabut 25.000 pungutan di terminal bandara."Untuk perbaikan sudah ada dan sedang berjalan seperti menaikkan upah tenaga kerja," ujarnya.Jumhur juga mengungkapkan kendala yang dihadapi BNP2, yakni soal keterbatasan staf sehingga kinerjanya masih kurang optimal.Menurut dia, BNP2 sedikitnya membutuhkan 920 orang staf untuk memaksimalkan pengurusan ketenagakerjaan Indonesia. Saat ini jumlah karyawan di seluruh daerah baru 530 orang.Saat ditanya sejauh mana wewenang BNP2 terhadap TKI, Jumhur menyatakan, pihaknya hanya sebagai pelaksana kebijakan saja karena yang melahirkan regulasi adalah pemerintah."Kita hanya bisa minta perbaikan regulasi jika dirasa tidak menguntungkan terhadap penempatan TKI," ujar pria berkacamata ini. (ptr/umi)