.webp)
Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengatakan pihaknya akan membuat Jakarta menjadi Kota Sinema. Rano Karno menyebut sedari awal Jakarta telah berkomitmen untuk berpihak pada industri film lewat Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 115 Tahun 2012.
Hal itu disampaikan Rano dalam acara Jakarta Future Festival dalam tema diskusi 'Mengembangkan Jakarta Kota Sinema', di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Minggu (15/6/2025). Rano menyebut keberpihakan Jakarta terhadap industri perfilman ditunjukkan lewat Pergub era Gubernur DKI 2007-2012 Fauzi Bowo.
"Teman-teman, bibit itu saya katakan di sini cikal bakal kota sinema sudah ada, yaitu keberpihakan pemerintah Jakarta terhadap perfilman lahir pada tahun 2012 Gubernur Fauzi Bowo mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 115 Tahun 2012 yang berisi pembebasan pajak hiburan sebesar 75 persen," kata Rano Karno dalam pemaparannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun Rano mempertanyakan pembebasan pajak hiburan untuk produksi film ini diturunkan pada era Gubernur Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Dia menyebut belum mengetahui mengapa pembebasan pajak menjadi 50 persen dari yang semestinya 75 persen.
"Nah, jadi film sudah menjadi concern, setuju? Tapi zaman Pak Jokowi diturunkan menjadi 50 persen. Saya belum tahu, saya belum pelajari kenapa Pak Foke (Fauzi Bowo) 75 persen, zaman Jokowi turun 50 persen," ujar Rano Karno.
"Artinya, spare dari pajak tontonan itu dikembalikan kepada produser, untuk apa? Membangun industri perfilman di Indonesia," tambahnya.
Aturan yang dibuat Jokowi itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 115 Tahun 2012 tentang Pembebasan Sebagian Pajak Hiburan untuk Produksi Film Nasional. Rano menegaskan Pergub Nomor 1148 itu belum dicabut.
"Kemudian dukungan strategis apa? Amanat UU tadi saya katakan dan kerja sama strategi antara Pemprov DKI dengan Kementerian Ekonomi Kreatif untuk menyelaraskan program pengembangan ekonomi film nasional dengan inisiatif di tingkat provinsi," ujar Rano Karno.
"Ini pergubnya, jadi di sini banyak ASN dari Pemprov DKI barangkali banyak yang tidak tahu tentang pergub ini," kata dia.
Dia pun menyinggung Jakarta menjadi satu-satunya wilayah yang membebaskan pajak hiburan di antara kota-kota dengan jumlah populasi penonton yang besar.
"Sampai hari ini pergub ini belum dicabut. Artinya, potongan yang dikembalikan kepada produser film Indonesia masih berlaku. Dan hanya di Jakarta, tempat lain tidak," kata Rano.
"Sementara distribusi film di Jakarta atau di Indonesia ada 7 provinsi, Medan, Palembang, Jakarta, Jawa Barat Bandung, Semarang, Surabaya, Bali, Makassar. Cuma 7 kota besar di mana populasi jumlah penontonnya luar biasa," imbuhnya.
Tonton juga "Jakarta Wacanakan Car Free Night HI-Sudirman Jam 10 Malam" di sini:
(dwr/idn)
