Legislator: Raja Ampat Kekayaan yang Berharga, Tindak Jika Ada Perusakan

Legislator: Raja Ampat Kekayaan yang Berharga, Tindak Jika Ada Perusakan

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Minggu, 08 Jun 2025 07:15 WIB
Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno merespons keluhan AS terkait sistem pembayaran digital QRIS di Indonesia. Ia berharap tidak ada intervensi negara lain terkait QRIS.
Eddy Soeparno (Foto: Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI yang juga Anggota Komisi XII DPR RI dari F-PAN, Eddy Soeparno, mengatakan Raja Ampat destinasi wisata dan kekayaan alam yang sangat berharga. Dia meminta perusahaan terbukti melanggar dan merusak lingkungan Rapa Ampat untuk ditindak.

"Kami tengah mempelajari permasalahan yang ada, kami telah meminta data-data dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup juga Kementerian ESDM. Kami juga akan melakukan kunjungan langsung ke lapangan, jika memang ditemukan adanya pelanggaran lingkungan hidup atau pemanfaatan lahan tidak sesuai dengan perizinannya atau bahkan tidak berizin sekalipun, jadi kita akan melakukan pendalaman," kata Eddy kepada wartawan, Minggu (8/6/2025).

Eddy menegaskan bahwa penindakan hukum harus dilakukan jika terjadi pelanggaran dan perusakan lingkungan di Raja Ampat. Menurutnya, Raja Ampat adalah destinasi wisata yang sangat berharga.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Apalagi kita melihat bahwa Raja Ampat itu adalah suatu lokasi pariwisata nasional yang sudah mendunia dan merupakan warisan kekayaan alam yang sangat berharga. Sehingga kalau memang ada kegiatan yang merusak lingkungan tentu hal tersebut patut mendapatkan tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," kata Eddy.

"Namun demikian, kami tengah mempelajari permasalahan yang ada. Jika memang ditemukan adanya pelanggaran, tentu kami akan mendorong dan mendukung agar kementerian dan lembaga terkait bisa segera mengambil tindakan yang tegas dan konsekuen serta menegakkan hukum," imbuhnya.

ADVERTISEMENT

Eddy menekankan semua aktivitas tambang yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Sehingga, jika ada yang melanggar aturan terkait lingkungan harus ditindak.

"Tidak sekedar Raja Ampat saja, tapi di seluruh wilayah yang menjadi pertambangan yang sudah diberikan izinnya tentu harus dijaga kelestariannya, ditambah lagi kalau tidak berizin apakah itu destinasi wisata atau hutan atau daerah manapun yang tidak punya izin tentu harus ditindak," jelasnya.

Eddy mengatakan Komisi XII DPR sedang mendalami permasalahan di Raja Ampat ini. Setelah itu, Komisi XII DPR disebut akan mengambil tindakan.

"Nah ini yang perlu kita pelajari secara mendalam dan hati-hati sebelum nanti Komisi XII menyampaikan pandangannya. Kita sedang menggali informasi terlengkap dan akurat sebelum kita memberikan pernyataan atau menentukan tindakan apa yang sebaiknya dilakukan," katanya.

Kasus Tambang di Raja Ampat

Tambang nikel di Raja Ampat ramai disorot. Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq memberikan tanggapan. Ia menyatakan akan segera mengunjungi lokasi untuk melihat langsung kondisi di lapangan.

"Insyaallah dalam waktu segera saya akan berkunjung ke Raja Ampat melihat langsung apa yang digembor-gemborkan media dan masyarakat. Kami segera ke sana," kata Hanif di Pantai Kuta, Badung, Kamis (5/6).

Hanif menyebut pihaknya sudah melakukan penelitian dan pemetaan terkait aktivitas tambang tersebut. Ia menegaskan akan mengambil langkah hukum jika ditemukan pelanggaran.

"Atau paling tidak kami akan segera ambil langkah-langkah hukum terkait dengan kegiatan di Raja Ampat setelah melalui kajian-kajian yang ada di kami," katanya.

Tonton juga "Legislator Terkesan Respons Cepat Perwira Polri di Medsos, Minta Lemdiklat Perbanyak" di sini:
(lir/lir)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads