Barisan Sakit Hati Penguak Korupsi di Indonesia

Jakarta - Barisan sakit hati tidak selalu jelek. Di tangan merekalah seringkali kasus korupsi terkuak. Sangat sedikit prestasi penegak hukum dalam mengendus kasus korupsi.Hal itu terekam dalam riset Bank Dunia tentang korupsi di tingkat lokal di Tanah Air."Dari 10 studi kasus yang kita teliti, semua indikasi korupsinya berasal dari masyarakat, bisa LSM, aparat desa atau barisan sakit hati kelompok politik di masyarakat," ujar ketua riset Taufik Rinaldi di Hotel Nikko, Jl MH Thamrin, Jakarta, Selasa (19/6/2007).Dari 10 studi kasus, menurut Taufik, tidak ada satu pun indikasi korupsi yang ditemukan oleh instansi penegak hukum seperti BPK, kepolisian atau Badan Pengawas Daerah (Bawasda)."Itu artinya Bawas dan penegak hukum sebagai aktor pengungkapan korupsi itu tidak bekerja," ujarnya.Temuan lainnya, institusi penegak hukum juga dihindari masyarakat untuk mengadukan kasus korupsi yang terjadi. Masyarakat cenderung memilih LSM untuk mengadu."Karena kalau mereka mengadu pada institusi penegak hukum bisa terkena risiko pencemaram nama baik dan sebagainya," kata Taufik.Pemelitian ini dilakukan pada periode Mei-November 2006 di 5 provisi yaitu, Sumbar, Kalbar, Jatim, Sulteng dan NTB. Penelitian dilakukan secara kualitatif kepada 200 responden masyarakat yang berasal dari LSM lokal, akademisi, lembaga tradisional desa, lembaga mahasiswa, lembaga profesi, parpol dan wartawan.Penelitian dilakukan secara wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus yang menyoroti 10 kasus dugaan korupsi di 5 provinsi baik di tingkat eksekutif kabupaten dan di tingkat legislatif. (anw/nrl)