Peminta Mahar Diendus, Pengurus DPD PDIP DKI Akan Diperiksa

Jakarta - Purnawirawan jenderal yang pernah menjadi bakal cawagub DKI Jakarta berniat meminta kembali uang maharnya. DPP PDIP telah mengendus si peminta mahar. Pemeriksaan akan dilakukan."Hari ini DPP akan panggil DPD DKI untuk minta klarifikasi terhadap tuduhan-tuduhan itu," kata Sekjen DPP PDIP Pramono Anung usai membuka Kongres I Relawan Pejuang Demokrasi (Repdem) di Gedung Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Senin (18/6/2007).Keterangan pengurus DPD PDIP DKI itu akan disampaikan di Kantor DPP PDIP, Jl Lenteng Agung Raya, Jakarta, pada Senin siang ini.Namun Pram enggan membeberkan siapa saja orang di DPD PDIP DKI yang diduga melakukan pemerasan. "Ya, kita belum tahu. Kita panggil dulu. Itu masalah internal partai," lanjut dia.Pram menambahkan, sesuai mekanisme dan aturan main yang berlaku di parpol, orang-orang itu akan diproses di Komite Disiplin PDIP. Sanksi yang diberikan kepada orang tersebut akan diputuskan melalui komite."Dua pihak akan kita dengarkan, yang memberi dan menerima. Mekanismenya diputuskan melalui komite disiplin partai. Kita akan sampaikan hasilnya pada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban," tutur pria berkacamata ini.Menurut Pram, sama sekali tidak ada aliran dana yang mengalir dari bakal cawagub secara institusional ke partai berlambang banteng moncong putih itu. Karena menurutnya, kader-kader PDIP telah sering diingatkan dalam berbagai acara untuk tidak melakukan praktek politik uang."Kami secara terbuka dalam berbagai kesempatan bersama Bu Mega (Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri) sering melarang anggota-anggota, siapapun, untuk melakukan praktek money politics," terang Pram.KekerasanBeberapa waktu lalu, insiden kekerasan terjadi di depan Kantor DPD PDIP Jakarta, Jl Tebet Raya, Jakarta. Namun Pram menegaskan, peristiwa itu tidak terkait dnegan kasus mahar bakal cawagub."Insiden di Tebet itu, kasus yang terpisah. Itu perkelahian preman saja. Tidak ada kaitan dengan kasus mahar," cetus dia.Terkait peristiwa itu, DPP PDIP sudah memberi teguran kepada DPD PDIP DKI. "Kami tegaskan, bahwa bagaimanapun kantor adalah simbol partai," tandas Pram. (nvt/sss)