Kapok Ikut Pilkada, Kirbi Pilih Jadi Pengamat Politik

Jakarta - Meski sakit hati dan berniat meminta kembali sejumlah uang yang disetor Mayjen Purn Slamet Kirbiyantoro ke PDIP saat seleksi cawagub, mantan Pangdam Jaya tak akan mambawa kasus ini ke jalur hukum. Pengalaman ini dijadikan pembelajaran politik ke depannya bagi dirinya dan masyarakat."Saya nggak akan melapor (ke polisi). Kejadian ini untuk pembelajaran politik saja," kata pria yang akrab disapa Kirbi ini saat dihubungi detikcom, Senin (18/6/2007).Kirbi pun mengaku tak ingin mengulangi hal yang sama di kemudian hari. Jika uang tersebut tidak dikembalikan, dia pun tak bisa berbuat ap-apa. "Masih banyak orang yang mengeluarkan duit hingga puluhan miliar. Saya juga sudah capek ikut politik, mending jadi pengamat politik saja," ujarnya.Kirbi menjelaskan, masalah 'mahar' ini harus bisa jadi pembelajaran karena pemilihan kepala daerah ini merupakan sumber korupsi. "Kita harus kembali pada sistem yang benar sehingga kepala daerah tidak jadi korupsi. Kepala daerah umumnya korupsi karena kehilangan banyak uang pada waktu Pilkada sehingga APBD bisa dikorupsi buat balik modal," ujarnya.Saat mengikuti seleksi cawagub di PDIP, Kirbi telah menyetorkan uang sebesar Rp 1,5 miliar. Selain di PDIP, Kirbi juga mengikuti proses penjaringan di PPP, PBB, dan parpol lain yang tergabung di Koalisi Jakarta.Menurut Kirbi, kepala daerah yang diusung oleh banyak koalisi partai tentunya akan kewalahan. "Nanti kalau terpaksa kepala daerah yang terpilih harus membayar koalisi partai berapa tiap bulan, bisa-bisa akhirnya ngutang," pungkas Kirbi. (mly/nrl)