Ketua PBNU: Kepedulian DPR Diuji dengan Interpelasi Lapindo

Jakarta - Anggota DPR kini sedang diuji dengan interpelasi Lapindo yang diharapkan dapat menekan pemerintah untuk lebih maksimal dalam menangani luapan Lapindo serta para korbannya. Sehingga interpelasi ini perlu didorong terus untuk mengetahui penyebab yang membuat korban Lapindo terlantar. "Dengan interpelasi, sekaligus bisa diketahui mana anggota DPR yang peduli dan mana yang menganggap kepedihan rakyat kurang penting karena tidak menyentuh kepentingan mereka," kata Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi dalam rilis yang diterima detikcom, Minggu (17/6/2007).Menurut Hasyim, banyak korban lumpur Lapindo yang datang dan mengeluh karena belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. "Kondisi para korban saat ini telah masuk pada tahap darurat. 30 Persen dari mereka telah mengidap penyakit jiwa (ringan sedang dan berat). Itu belum kerusakan moral para korban dan anjloknya ekonomi Jawa Timur yang begitu terasa sekali," ujarnya.Harapan korban Lapindo, lanjut Hasyim, hanya tertuju kepada pemerintah. Namun, meski mereka telah bertemu langsung dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), para korban hingga kini masih terlantar."Presiden dan wakil presiden telah menerima mereka toh tidak selesai. Sekarang dicoba melalui interpelasi DPR RI. Kalau tidak selesai juga, berarti pupuslah harapan rakyat terhadap perlindungan negara," ujar Hasyim.Hasyim juga meminta agar interpelasi itu dilakukan secara tulus ikhlas, bukan untuk tujuan menjatuhkan Presiden. "Interpelasi harus tulus, bukan untuk menjatuhkan pemerintah, dan bukan pula sekedar politik pencitraan yang hanya menghasilkan pemimpin yang seolah-olah pemimpin," pungkasnya. (mly/mly)