Setoran ke Parpol Konsekuensi Politik 'Sewa Perahu'

Jakarta - Setoran modal yang dilakukan cagub dan cawagub DKI Jakarta ke parpol konsekuensi dari politik 'sewa perahu'. Hal ini tidak perlu terjadi jika parpol menjalankan fungsinya dengan baik.Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Indonesia, Maswadi Rauf saat berbincang-bincang dengan detikcom, Sabtu (16/6/2007)."Ini bukti kegagalan parpol. Mereka tidak bisa melatih dan membentuk kadernya sendiri untuk bisa layak menjadi kandidat cagub atau cawagub," kata Maswadi.Lebih jauh lagi, sambung Maswadi, hal ini adalah bagian dari kesalahan sistem politik Indonesia. Dalam UU No.32/2004 dimungkinkan setiap partai membuka peluang sebesar-besarnya kepada semua orang menjadi calon gubernur DKI Jakarta."Ini salah besar. Parpol seharusnya diwajibkan mencalonkan kadernya sendiri. Parpol harus bisa membentuk dan melatih kadernya sendiri. Hal ini meminimalisir politik uang," ujar Maswadi.Namun yang terjadi saat ini adalah sebaliknya. Parpol tidak pernah melakukan fungsinya untuk melatih dan mendidik kadernya. Parpol justru menjadikan orang lain menjadi kandidat dalam berbagai ajang pemilihan, baik itu presidan, gubernur, atau bupati."Orang luar tiba-tiba bisa menjadi calob gubernur dari parpol tertentu. Ini yang menyebabkan adanya setoran-setoran. Parpol hanya dijadikan mesin penghasil uang. Akibatnya politik dagang sapi jalan terus," ungkap Maswadi. (djo/ken)