PDIP: Dana Kirbi dan Djasri adalah Political Cost

Jakarta - Mayjen Purn Slamet Kirbiyantoro dan Mayjen Purn Djasri Marin kecewa karena gagal maju menjadi pendamping Fauzi Bowo. Mereka pun berencana menagih 'mahar' yang telah disetorkan ke sejumlah parpol, salah satunya PDIP.PDIP membantah jika telah melakukan 'pemerasan' terhadap para kandidat tersebut dengan melakukan penipuan."Sejumlah uang yang dikeluarkan Pak Kirbi dan Pak Djasri itu political cost. Bukan money politics," kata Kepala Departemen Infokom DPD PDIP DKI Jakarta, Dhia Prekasha Yoedha pada detikcom, Jumat (15/6/2007).Yoedha mengatakan, sejumlah dana yang dikeluarkan setiap kandidat cagub dan cawagub yang melamar ke PDIP merupakan dana lumrah. Sebab dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka sosialisasi yang merupakan bagian dari proses penjaringan dan seleksi.Apalagi, menurut Yoedha, dana yang dikeluarkan bersifat gotong royong untuk kepentingan parpol dan para kandidat."Dana mereka tidak disetorkan kepada perseorangan atau kelembagaan. Tapi untuk sumbangan, misalnya ada kegiatan nonton bareng atau sosial, parpol sumbang berapa, anggota DPRD kita sumbang berapa, Pak Kirbi bantu apa, Pak Djasri bantu apa, begitu seterusnya dengan setiap kandidat di setiap kegiatan. Jadi bukan money politics, tapi iuran," tegas Yoedha.Menurut Yoedha, partainya tidak keberatan jika para purnawirawan itu mau menghitung-hitung kembali dana yang telah disumbangkan."Itu hak mereka.Tapi ini tidak fair. Mereka harus ingat SK no 428 tentang mekanisme rakerdasus. PDIP telah lakukan mekanisme secara fair. Dan garis kebijakan PDIP tidak melakukan money politics dalam mekanisme tersebut," imbuh politisi yang juga mantan wartawan ini.Yoedha justru mengendus adanya political interest dibalik apa yang dilakukan para jenderal purnawirawan tersebut. Kecurigaan itu cukup beralasan mengingat tekanan ke PDIP dan sejumlah parpol lainnya di Koalisi Jakarta justru tidak dilakukan kandidat lain yang juga pernah ikut dalam bursa cawagub DKI."Ini yang bersuara kenapa hanya dari 'korps miring'. Ada apa? Jadi siapa yang punya iktikad tidak baik? Buktinya Faisal Basri dan Sarwono Kusumaatmadja tidak teriak, karena mereka sadar kalau partai sejak awal tidak minta," tanya Yoedha keheranan.Meski demikian, dia menyadari apa yang dilakukan Kirbi dan Djasri dapat menjadi bahan evaluasi internal bagi PDIP. Bahkan jika ternyata terbukti adanya money politics, dirinya siap ikut bertanggung jawab."Saya secara pribadi siap mundur dari kepengurusan DPD jika terbukti ada oknum yang terima setoran dari kandidat. Karena secara tidak langsung saya juga ikut bertanggung jawab dalam rakerdasus," tandasnya.Informasi yang diperoleh detikcom, Slamet Kirbiyantoro dikabarkan telah menyetorkan Rp 1,5 miliar ke PDIP selama proses penjaringan cawagub DKI.Sedangkan Djasri Marin telah menghabiskan Rp 2 miliar selama mengikuti mekanisme penjaringan cawagub DKI di PDIP dan PPP.Kedua jenderal purnawirawan tersebut menyatakan akan menagih kembali dana yang telah dikeluarkannya ke PDIP dan parpol lain di Koalisi Jakarta. (rmd/nvt)