JK Setuju Pemekaran IPDN

Jakarta - Meski rapat kabinet terbatas yang digelar Presiden SBY Kamis kemarin belum memutuskan nasib IPDN, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengindikasikan pemerintah akan mengambil opsi pembenahan IPDN dengan memekarkan kampus itu dan mendirikan APDN di sejumlah daerah."Masalah IPDN bukan hanya kekerasannya. Tapi inti permasalahnnya adalah pendidikan pemerintahan dalam negeri di era otonomi daerah," kata Kalla di Istana Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (15/6/2007). Sejak otonomi daerah diberlakukan, lanjut Kalla, pemerintah daerah tidak lagi hanya mengurus masalah-masalah pemerintahan umum, namun juga berbagai bidang sektoral seperti pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri dan lain-lain yang sebelumnya dikerjakan oleh departemen-departemen.Untuk itu, lulusan IPDN wajib memiliki kemampuan yang lain tidak hanya ilmu dasar kepemerintahan. "Sekarang ini semua diurus oleh pemerintah daerah. Dari situ maka disarankan tetap ada pendidikan pemerintahan daerah, tapi tentu karena begitu luasnya tidak mungkin terpusat," papar Kalla.Karena membubarkan IPDN sepertinya bukan merupakan opsi yang akan dipilih pemerintah, Kalla menambahkan, pembenahan IPDN dapat dilakukan dengan cara membuka cabang IPDN di beberapa daerah seperti APDN.Namun pola pembelajarannya harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. "Tetap ada 50 persen orang yang siap jadi lurah dan camat, sisanya yang mampu mengerjakan tugas lainnya," ujar Kalla.Berarti itu membubarkan IPDN yang ada sekarang? "Tidak. IPDN tetap ada, biar yang di daerah terpusat. Tujuannya supaya tetap ada networking dan kesamaan sistem," tandas Kalla. (bal/nrl)