SBY Cenderung Bentuk IPDN Regional di 5 Wilayah

Jakarta - Pemerintah cenderung memilih opsi nomor dua, dari 3 rekomendasi perbaikan IPDN yang diajukan tim evaluasi IPDN. Opsi itu adalah pendirian IPDN regional di 5 wilayah di tanah air.Namun opsi itu dipilih dengan sejumlah modifikasi, yang merupakan gabungan dari opsi pertama dan ketiga."Presiden melihat opsi kedua sebagai hal yang menarik. Beliau juga memberi arahan, agar menggabungkan ketiga opsi dengan mengambil semua yang baik-baik dari masing-masing opsi," ungkap Ketua Tim Evaluasi IPDN Ryaas Rasyid, di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (14/6/2007). Penggabungan 3 opsi didasarkan pada perlunya kelangsungan lembaga sejenis IPDN sebagai lembaga penyedia pamong praja. Bukan hanya untuk tingkat provinsi dan kabupaten seperti berlangsung selama ini, tapi juga untuk tingkat kelurahan dan kecamatan.Terkait keperluan di atas, presiden memerintahkan tim evaluasi IPDN menyusun rencana aksi jangka panjang yang komprehensif tentang lembaga pendidikan baru kepamongan yang akan dibentuk itu. Action plan tersebut meliputi masalah pendanaan, jenjang pendidikan, pola rekrutmen, sistem dan metode pengajaran.Sambil menunggu penerapan dari rencana aksi tersebut, untuk sementara kegiatan kampus IPDN di Jatinangor tetap dilanjutkan. Tapi dengan sistem pendidikan, kurikulum baru dan dosen-dosen baru yang bebas dari kekerasan."Presiden memberi waktu dua hari pada kami menyusun action plan. Presiden akan mengambil keputusan paling lambat awal bulan depan," tandas Ryaas. (aba/aba)