Money Politics Sudah Terjadi Sebelum Pilkada DKI Dimulai

Jakarta - Money politics kerap terjadi saat pemilihan kepala daerah (pilkada) berlangsung, tak terkecuali Pilkada DKI Jakarta. Pengamat dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) menilai politik uang sudah ada sebelum pilkada mulai."Itu terjadi pada saat pilkada belum dimulai, saat kandidat melakukan approach ke partai untuk diangkat menjadi calon," jelas Direktur Monitoring KIPP Indonesia Jojo Rohi di kantor Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Jl Duren Tiga Selatan No 68 A, Jakarta Selatan, Rabu (13/6/2007).Jojo menjelaskan, tidak adanya peluang calon untuk maju lewat kanal independen memicu munculnya fenomena ini. Partai politik melakukan "lelang tiket" bagi calon-calon yang hendak maju dalam pilkada.Untuk memuluskan langkahnya, calon pun mengeluarkan segala macam biaya untuk bisa lolos seleksi di partai agar bisa maju dalam pilkada. "Parpol memperlakukan mereka (calon) layaknya mesin ATM," tambah Jojo.Duit Fauzi dan AdangDua calon gubernur (cagub) DKI Jakarta Fauzi Bowo dan Adang Daradjatun mengaku belum keluar uang untuk kampanye. Pengakuan ini dinilai Asisten Program Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU Agus Susilo sebagai sebuah kebohongan publik."Terus darimana asalnya poster-poster dan iklan-iklan itu? Warga emangnya sanggup? Kebohongan itu akan menggerus citra mereka di depan publik," ujarnya.Agus menambahkan, hal ini merupakan sebuah pendidikan politik. Kedua kandidat harus bisa membuktikan kebenaran omongannya itu. Nantinya warga yang akan menentukan apakah akan memilih seorang pembohong atau tidak. (gah/sss)