Anas Usul Batas Sumbangan Korporasi Bagi Cagub DKI Rp 1 M

Jakarta - Kocek para tim sukses cagub peserta Pilkada DKI Jakarta tak boleh kosong. Maklum, biaya kampanye tak murah. Batas dana yang disumbangkan perorangan sebesar Rp 50 juta dan korporasi Rp 350 juta dianggap belum cukup. Batas sumbangan itu harus dinaikkan untuk menghindari kecurangan."Kalau mau menghilangkan praktek-praktek seperti menggunakan nama penyumbang fiktif, batasnya saja dinaikkan. Perorangan jadi Rp 250 juta, korporasi Rp 1 miliar. Itu lebih realistis dan jujur," kata Anas Urbaningrum.Ketua Bidang Politik DPP Partai Demokrat (PD) ini menyatakan usulan tersebut di sela-sela diskusi "Mendorong Pembaruan Sistem dan Kebijakan Pendanaan Politik di Indonesia" di Gedung Surya, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (13/6/2007).Menurut Anas, saat Pemilu 2004 memang banyak penyumbang yang melakukan hal itu. Tujuannya supaya tidak bertentangan dengan aturan yang ada. "Itu bukan kecurangan," imbuh mantan anggota KPU itu.Untuk memenangkan pilkada, kata Anas, tim sukses membutuhkan banyak biaya. Itu sebabnya batasan sumbangan bagi kampanye cagub harus diubah.Lantas, semahal apa dana yang dibutuhkan tim sukses Foke, cagub DKI yang diusung PD? "Ya saya belum berpengalaman soal pilkada. Tapi yang jelas tidak kecil," kilah pria berkaca mata itu.Rekening & Tim Sukses Rekening bank dan tim sukses memiliki hubungan yang rawan. Itu sebabnya Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) diimbau untuk melarang cagub DKI memiliki lebih dari satu tim sukses dan rekening bank."Ini untuk memudahkan pengawasan dan efektivitas dalam pemeriksaan," kata mantan anggota Panwaslu, Topo Santoso, dalam acara yang sama.Dana kampanye itu, kata Topo, juga harus dibuka pada publik. Sehingga publik tahu siapa siapa saja yang menyumbang dana kampanye cagub."Ini untuk mengurangi dan mencegah kecurangan dana kampanye. LSM, masyarakat dan media sama-sama mengawasinya. Kalau dari audit akuntan saja saya tidak yakin," ujarnya. (fiq/nrl)