Panglima TNI Dicecar Protap Penanganan Sengketa Tanah

Jakarta - Sejumlah anggota Komisi I DPR menyesalkan langkah TNI yang masih mengedepankan sikap represif dalam menghadapi sengketa tanah dengan warga.Mereka juga mempertanyakan soal prosedur tetap dalam menangani sengketa."Apa sudah ada standar dalam menangani hal seperti itu, karena dalam kasus Rumpin (Bogor) juga terjadi hal yang sama," kata anggota Komisi I dari PDIP Andreas Pareira dalam raker dengan Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/6/2007).Hal senada juga disampaikan politisi dari FPAN Abdillah Toha. Dia mempertanyakan pernyataan Komandar Korps Marinir bahwa tindakan prajuritnya di Alas Tlogo, Pasuruan, untuk memperkecil risiko."Apa itu dibenarkan kalau sampai menembak dan menimbulkan korban jiwa di kalangan warga, apakah tembakan yang memantul itu bagian dari prosedur dan ketetapan (protap)," tanyanya.Abdillah menyatakan, kalau memang protapnya yang salah, justru prajurit dari Marinir itulah yang menjadi korban.Dia juga meminta Panglima TNI mengubah pendekatan dalam penanganan bentrok dengan warga, yakni tanpa melalui kekuatan atau kekerasan. Sedangkan politisi FKB Effendi Choirie meminta agar TNI memindahkan tempat latihannya ke tempat yang aman dan jauh ke pemukiman. "Kalau itu mau dipindahkan, DPR akan membantu soal anggarannya," kata dia.Begitu juga dengan sejumlah anggota Komisi I lainnya yang menyesali terjadinya peristiwa Pasuruan yang menewaskan 4 orang itu. Mereka minta pelaku penembakan diproses hukum. (umi/nrl)