.webp)
Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas kepada instansi terkait yang mengurusi izin usaha di Indonesia, terutama investasi. Prabowo meminta agar regulasi tidak dipersulit.
Arahan tegas itu disampaikan Prabowo saat membuka acara Konvensi dan Pameran Tahunan Ke-49 Indonesian Petroleum Association (IPA) Tahun 2025 di ICE BSD City, Tangerang Selatan, Rabu (21/5/2025). Prabowo menegaskan upaya pemerintah mewujudkan swasembada pangan dan energi nasional.
"Upaya kita terus-menerus untuk mencapai swasembada energi nasional. Saya selalu mengatakan bahwa kedaulatan suatu bangsa dapat dicapai oleh kemampuan bangsa itu untuk memenuhi pangan untuk bangsanya sendiri dan, kedua, kemampuan bangsa itu untuk memenuhi kebutuhan energinya sendiri," kata Prabowo.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Prabowo kemudian menyinggung sistem birokrasi rumit yang masih terjadi di sektor usaha Indonesia. Mantan Danjen Kopassus itu meminta agar birokrasi ribet dihentikan.
"Yang penting adalah kebijakan-kebijakan yang kita ambil adalah kebijakan yang masuk akal, commonsense, menyelesaikan kesulitan, menyelesaikan masalah berorientasi pada kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Asal itu menjadi pegangan kita, hasilnya sangat cepat kelihatan," ujarnya.
"Demikian juga di bidang energi, garis kita juga sederhana. Kita mengerti bahwa potensi energi kita sangat-sangat besar," lanjut Prabowo.
Prabowo menegaskan potensi pengelolaan energi di Indonesia sangat besar. Prabowo mengancam akan mencopot pihak yang mempersulit regulasi.
"Saya minta badan-badan regulasi, sederhanakan regulasi. Saya ulangi, sederhanakan regulasi. Ini ada kecenderungan tidak hanya di Indonesia tetapi Indonesia ahlinya. Indonesia ahli membuat regulasi yang demikian sulit untuk kita sendiri. Pejabat yang tidak mau menyederhanakan regulasi akan saya ganti, akan saya copot," ujarnya.
Buka-bukaan Prabowo soal Impor Energi Indonesia
|
Prabowo usai menghadiri acara Konvensi dan Pameran ke-49 IPA 2025 di ICE BSD City (Firda/detikcom)
|
Padahal uang sebesar itu bisa digunakan untuk membantu masyarakat di bidang-bidang yang strategis, seperti pendidikan, layanan kesehatan, hingga mengurangi kemiskinan.
"Kalau kita tergantung dari impor terus, sumber daya kita sangat besar dan kita keluarkan hampir USD 40 miliar setiap tahun. Hal ini bisa sebenarnya dan seharusnya digunakan untuk membantu rakyat kita di bidang-bidang strategis. Untuk pendidikan, kesehatan, untuk mengurangi dan menghilangkan kemiskinan, ini potensi yang bisa kita gunakan," kata Prabowo.
Indonesia, kata Prabowo, punya potensi energi terbarukan yang luar biasa besar, mulai panas bumi atau geotermal, energi air, energi angin, bahkan gelombang laut.
"Saya baru bicara dengan beberapa pakar dari universitas-universitas terbaik di luar negeri. Baru kemarin mereka ceritakan bahwa di laut-laut kita terdapat sumber-sumber energi yang sangat besar," tegas Prabowo.
Prabowo mengatakan seharusnya, dengan teknologi yang sudah makin maju, sumber-sumber energi dalam negeri bisa dioptimalkan. Dengan begitu, Indonesia bisa swasembada energi, bahkan kalau perlu mengekspor energi ke berbagai negara.
"Dengan teknologi yang sekarang sudah ada, kita sangat-sangat optimistis sebentar lagi kita tidak hanya swasembada energi, kita akan kembali menyuplai energi kepada dunia, Saudara-saudara sekalian," ujarnya.
Targetkan Swasembada Energi 2028-2029
Prabowo menargetkan Indonesia mencapai swasembada energi pada 2028 atau 2029. Terlebih adanya penemuan cadangan gas besar di Andaman oleh perusahaan raksasa migas Uni Emirat Arab (UEA), Mubadala Energy. Menurut Prabowo, penemuan itu dapat membantu Indonesia meraih swasembada energi.
Cadangan gas yang ditemukan Mubadala di Andaman memiliki sumber daya hingga mencapai 10 trillion cubic feet (TCF). Ini menjadi ladang gas terbesar di Asia Tenggara.
"Mubadala temukan ladang gas, salah satu yang terbesar, di Andaman. Di Asia tenggara mungkin ini ladang terbesar yang selama beberapa puluh tahun, mereka laporkan 10 TCF. Ini luar biasa. Ini saya kira 2028-2029 kita akan target kita ya swasembada energi," sebut Prabowo.
