.webp)
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP Komarudin Watubun meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk segera menyelesaikan sengketa lahan Hotel Sultan. Komarudin menilai konflik kepemilikan lahan Hotel Sultan menjadi tontonan yang merendahkan wibawa negara.
Hal itu disampaikan Komarudin dalam rapat Komisi II bersama Kementerian ATR/BPN dan para kakanwil se-Indonesia, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025). Dia meminta Kementerian ATR/BPN bertindak tegas dalam kisruh lahan Hotel Sultan.
"Saya mau tanya, itu Hotel Sultan ada baliho dari Setneg menyatakan milik negara, tapi di bawahnya ada baliho yang menyatakan milik perusahaan. Ini harus dijelaskan secara terang, jangan dibiarkan membingungkan publik," kata Komarudin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menyebut persoalan Hotel Sultan sebagai contoh nyata dari konflik agraria yang belum kunjung terselesaikan. Menurutnya, negara tidak boleh terlihat kalah dalam menghadapi pihak swasta atau perseorangan, apalagi dalam urusan tanah milik negara.
"Saya baca juga di berita, Presiden Prabowo memberikan atensi khusus terhadap persoalan ini dan menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah. Saya sangat setuju. Masa negara sebesar ini tunduk terhadap perusahaan? Itu keterlaluan," tegasnya.
Komarudin menilai ketegasan negara dalam menyelesaikan kasus Hotel Sultan adalah ujian bagi kehormatan dan kewibawaan pemerintah. Dia mengatakan pemerintah seharusnya dapat melindungi milik negara.
"Tugas negara adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk tanahnya. Kalau tanah bisa dikavling sesuka hati oleh siapa saja, itu tanda negara gagal mengurus republik sebesar ini," lanjutnya.
Lebih lanjut, Komarudin mengatakan Kementerian ATR/BPN harus memastikan negara tidak kehilangan hak atas aset strategis tersebut. Menurutnya, konflik lahan Hotel Sultan menjadi pertaruhan wibawa negara.
"Ini pertaruhan wibawa dan kehormatan pemerintah Republik Indonesia. Kita ingin tahu, apakah masalah ini sudah selesai? Dan siapa yang menang? Negara atau pengusaha?" tandas Komarudin.
(amw/maa)
