Parpol Bikin Bokek Kantong Cagub, 3% Suara Dibayar Rp 7 M

Jakarta - Mau jadi calon orang nomor satu di DKI Jakarta tidak bisa modal nekat saja. Kocek tebal sudah jadi keharusan. Paling tidak sedikitnya Rp 7 miliar harus dikeluarkan untuk mendapat dukungan suara 3 persen.Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Paramadina Jakarta, Yudi Latief. Yudi prihatin dengan maraknya praktik jual beli dalam Pilkada DKI."Partai yang punya 3 persen, misalnya, sebesar Rp 7 miliar harus dibayarkan calon untuk dapat dukungan mereka," kata Yudi dalam diskusi "Menunggu Calon Independen Jakarta" di Plaza Semanggi, Jakarta, Sabtu (9/6/2007).Namun Yudi yang juga peneliti itu menolak membeberkan lebih detil dana yang menyemarakkan praktik jual beli itu.Praktik tersebut, imbuh Yudi, bisa diminimalisir dengan munculnya gagasan calon independen. Gagasan ini sangat bermanfaat bagi penyehatan kehidupan parpol yang sudah irasional."Jadi gagasan itu bukan untuk membunuh parpol, melainkan untuk menyehatkan parpol," katanya.Sebab kebobrokan parpol sudah sangat kasat mata. Hal itu ditunjukkan antara lain lewat perilaku parpol yang hanya buka warung saat pemilu atau pilkada.Buruknya, parpol tidak lagi peduli pada persoalan masyarakat, seperti misalnya kasus lumpur Lapindo."Parpol sudah tidak bisa menerjemahkan keinginan publik," kata dia.Calon independen juga bisa mengurangi monopoli pencalonan oleh parpol. Sebab monopoli tidak bisa dibenarkan."Ini soal representasi demokrasi bahwa yang berhak mewakili masyarakat bukan hanya parpol. Sekarang ini ada tipe demokrasi tanpa parpol, seperti di Libia yang memilih lewat internet," katanya. (umi/sss)