.webp)
Kementerian Transmigrasi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) Penguatan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam Penyelenggaraan Kawasan Transmigrasi.
Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman menyampaikan kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola pembangunan kawasan transmigrasi yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
"Dengan dukungan BPKP, kami ingin memastikan bahwa setiap program transmigrasi dikelola dengan prinsip good governance, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi," kata Iftitah dalam keterangan tertulis, Kamis (15/5/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Iftitah menjelaskan Nota Kesepahaman ini mencakup penguatan sistem pengendalian internal, pengembangan kapasitas SDM, serta kolaborasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan di kawasan transmigrasi.
Melalui kolaborasi ini, Kementerian Transmigrasi dan BPKP berkomitmen menciptakan iklim pembangunan yang bersih, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya dalam membangun wilayah-wilayah baru yang menjadi bagian dari program transmigrasi.
"Ini menjadi bagian penting bagi langkah kementerian transmigrasi ke depan terlebih saat ini transmigrasi dengan konsep baru dengan lima program unggulannya yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pada hakekatnya, pencegahan jauh lebih baik dari pada penanganan dari satu masalah," jelasnya.
Sementara itu Kepala BPKP, Yusuf Ateh mengaku siap mendukung kerja sama ini. Menurutnya, pengawasan yang efektif menjadi kunci dalam mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran dan memastikan tercapainya manfaat program bagi masyarakat.
"Kami siap memberikan dukungan teknis dan pengawasan untuk mendukung keberhasilan program transmigrasi dalam pembangunan nasional," pungkasnya.
Lihat juga Video: Kementerian Transmigrasi Bekali Pegawainya agar Terhindar Korupsi
(ega/ega)
