.webp)
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto mengatakan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) di Desa Panongan merupakan bukti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa berperan dalam mensukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Yandri berharap konsep ini bisa diterapkan di seluruh desa di Indonesia.
"Desa Panongan ini akan menjadi desa percontohan bahwa SPPG bisa didirikan oleh Badan Usaha Milik Desa. Ini bisa kita replikasi (di desa lain). Jadi Desa Panongan ini insyaallah akan menjadi contoh desa-desa yang lain di Indonesia," kata Yandri di Panongan, Tangerang, Rabu (14/5/2025).
Yandri mengatakan, kolaborasi BUMDes merupakan komitmen dalam upaya mendukung program MBG. Pendirian SPPG di setiap desa diharap mampu membantu pencapaian target penerima manfaat MBG.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini merupakan langkah cepat dari kita untuk mendukung program dari BGN melalui pendirian SPPG dan kita terus akan bergerak di desa-desa lain.
Yandri menambahkan, SPPG Panongan melayani sebanyak 3.034 penerima manfaat MBG. Mereka merupakan para pelajar di sejumlah sekolah hingga ibu hamil.
"Tadi saya mendapatkan laporan dari Pak Kades Suhendi bahwa memang dapur ini akan melayani satu desa, penerima manfaat tadi 3.034, karena penduduknya 13.000. Jadi udah pas ini, tepat, ada satu dapur di Desa Panongan ini, karena dia (dapur MBG) akan menjangkau satu desa ini," kaya Yandri.
"Karena akhir tahun itu target bapak Presiden itu 82,9 juta penerima manfaat. Butuh lebih kurang 30.000 dapur, maka dapur-dapur yang dibangun sekarang atau dapur-dapur yang mandiri, boleh pemda terlibat, pengusaha terlibat, desa terlibat. Pokoknya kita ayo bersama-sama, saya sampaikan kita ini seperti bukan superman," imbuhnya.
Yandri meminta dapur MBG atau Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Panongan Tangerang mentaati aturan Badan Gizi Nasional (BGN). Hal itu dilakukan agar tidak terjadi hal-hal tidak diinginkan, seperti keracunan makanan.
"Oleh karena itu perlu ini kita kawal, membangun gedungnya gampang kalau ada duitnya, tapi bagaimana kualitasnya, bagaimana keberlangsungan SPPG ini benar-benar tetap dalam pedoman yang sudah ditetapkan oleh BGN," kata Yandri, Rabu (14/5/2025).
"Tidak boleh protapnya keluar dari BGN, standar pelayanannya, gizinya, bahan bakunya, pengirimannya, itu semua harus kita taati. Karena kita tidak mau dalam perjalanan nanti, ada hal-hal yang tidak kita inginkan, karena yang kita layani ini adalah anak-anak kita semua, ibu hamil dan lain sebagainya," lanjutnya.
Simak juga Video 'Ombudsman Sebut Keracunan Makan Gratis Kelalaian SPPG, Bukan BGN':
(sol/eva)
