Tanah TNI Akan Ditata Ulang

Jakarta - Terkait insiden berdarah antara Marinir dengan warga di Desa Alas Tlogo, Pasuruan yang menewaskan 4 orang gara-gara sengketa tanah, pemerintah berencana menata ulang lahan-lahan milik TNI yang tersebar di seluruh Indonesia. Penataan akan dilakukan seperti penataan bisnis TNI."Nanti pada tingkat politik, Dephan bersama BPN, Bappenas, Depdagri dan instansi lainnya akan menata ulang semua ini," kata Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono usai mengikuti diskusi bertajuk 'Pencegahan Konflik dan Pembangunan yang Damai' di Gedung LIPI, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (7/6/2007).Menurut Juwono, penataan lahan-lahan milik TNI akan dilakukan seperti halnya proses pengambilalihan bisnis militer yang ada di TNI. "Kita akan kaji dari segi fiskal, pertahanan, TNI, hukum, dan BPN supaya sinkron," imbuhnya.Meski begitu, Juwono yakin, penataan ulang ini nantinya tidak akan bisa memuaskan semua pihak. Sebab, persoalan pertanahan di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, sangat kompleks.Kompleksnya persoalan dikarenakan kepadatan jumlah penduduk di Pulau Jawa yang tidak lagi sebanding dengan luas tanah yang dibutuhkan. "Termasuk yang dimiliki TNI. Itu sangat rawan. Rawan terhadap kejadian-kejadian seperti di Pasuruan," ujar Juwono.Juwono mengaku tidak mengetahui persis berapa jumlah luas lahan yang dimiliki TNI sekarang. Dephan masih menunggu laporan perkembangan dari Panglima TNI dan Mabes TNI tentang penataan semua ini.Mengenai usulan relokasi lahan dan fasilitas militer ke luar Pulau Jawa, Juwono mengaku setuju. Hanya saja, persoalan pemindahan itu membutuhkan dana yang sangat besar."Nanti yang bayar Dephan lagi. Tapi ini sedang dipertimbangkan. Contohnya lahan Akmil di Magelang, kondisinya berbeda dengan tahun 70-an. Sekarang sudah padat penduduknya di sekitar situ." pungkas Juwono. (bal/sss)