Pimpinan Golkar Diminta Beri Sanksi Yuddi yang Mbalelo

Jakarta - Aksi interupsi anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) Yuddi Chrisnandi dalam sidang interpelasi Iran benar-benar memukau. Tapi, ternyata Yuddi mbalelo, tidak patuh terhadap keputusan partai. Karena itu, pimpinan Golkar diminta memberi sanksi keras kepada Yuddi. FPG telah menginstruksikan kepada para anggotanya untuk menerima penjelasan pemerintah mengenai kasus nuklir Iran, meski Presiden SBY mewakilkan kepada para menterinya. Instruksi FPG ini diputuskan dalam rapat pleno fraksi yang dihadiri Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono pada Senin (4/6/2007), sehari sebelum sidang paripurna digelar Selasa (5/6/2007) kemarin. "Keputusan fraksi dan partai jelas meminta kepada seluruh anggota menerima penjelasan pemerintah meski diwakilkan. Kalau ada anggota fraksi yang membangkang, harus diberi tindakan. Jangan hanya saya," kata anggota FPG Akil Mokhtar kepada wartawan di gedung DPR, Jl. Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (6/6/2007). Menurut Akil, agar wibawa partai tetap terjunjung tinggi, pimpinan partai tidak boleh bertindak diskriminatif. "Jangan mentang-mentang karena Yuddi dikenal dekat dengan Agung, dan saya tidak, dia tidak mendapatkan sanksi. Tidak boleh itu," kata Akil. Akil Mokhtar telah mendapat peringatan keras dari pimpinan Golkar beberapa waktu lalu gara-gara dia mendukung interpelasi yang digagas Yuddi cs terkait kasus pencabutan surat Presiden SBY terhadap pengangkatan Jenderal Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI. Dia juga diberi peringatan keras gara-gara mengkritik Agung Laksono terkait voucher-gate.Lebih lanjut, Akil menjelaskan, interpelasi kasus Iran memang menjadi persoalan, karena tatib memperbolehkan Presiden mewakilkan kepada menterinya, meski di sisi lain, secara etika kenegaraan, seharusnya Presiden datang untuk menjelaskan langsung. "Harus ada perubahan tatib yang lebih baik, agar tidak muncul perdebatan seperti sekarang," kata dia. (asy/nrl)