.webp)
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengungkapkan masih terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) sejumlah Pilkada. Bawaslu mencatat telah menerima 308 dugaan pelanggaran terkait PSU.
Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025). Bagja mengatakan 293 laporan berasal masyarakat dan 15 lainnya merupakan temuan di lapangan.
"Penanganan pelanggaran PSU sampai dengan tanggal 2 Mei 2025 terdiri dari 82 persen yang sudah selesai ditangani, dan 18 persen yang sedang dalam proses penanganan," ujar Bagja.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bagja mengatakan, dari jumlah tersebut, terdapat tiga daerah yang tercatat sebagai wilayah dengan pelanggaran PSU terbanyak. Di antaranya Empat Lawang, Banggai, dan Bengkulu Selatan.
Bagja kemudian melaporkan perkembangan penanganan laporan dan temuan dugaan pelanggaran tersebut. Dia mengatakan sebanyak 73 kasus dinyatakan bukan pelanggaran.
Lebih lanjut, Bagja mengatakan sebanyak 8 kasus diduga masuk ke kategori pelanggaran hukum lainnya. Di antaranya ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN).
"Kemudian 11 diduga pidana pemilihan dan 8 diduga pelanggaran administrasi," jelas Bagja.
Bagja menyampaikan dugaan pelanggaran tersebut saat ini masih dalam proses penanganan. Dia mengatakan belum terdapat putusan dari laporan dan temuan itu.
Simak juga Video 'Gugatan soal Tudingan Cawabup Puncak Jaya ASN Aktif Digugurkan MK':
(amw/gbr)
