Cegah Konflik Baru, SBY Diminta Jawab Langsung Interpelasi

Jakarta - Penolakan Presiden SBY hadir langsung untuk menjawab interpelasi DPR soal nuklir Iran dikhawatirkan membuka konflik baru antara lembaga legislatif dengan eksekutif."Ketidakhadiran Presiden SBY berpotensi menjauhkan posisi lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif sebagai sama-sama lembaga tinggi yang berkedudukan sederajat," kata Wakil Ketua MPR AM Fatwa dalam rilis yang diterima detikcom, Selasa (5/6/2007).Agar permasalahan tidak berlarut-larut, Fatwa menyarankan SBY tidak lagi mewakilkan kepada menterinya untuk memberikan penjelasan mengenai sikap pemerintah mendukung Resolusi 1747 DK PBB dalam rapat paripurna DPR berikutnya."Akan lebih baik jika dibangun komunikasi yang lebih efektif antara kedua lembaga ini. Sehingga di masa depan dapat dijalin harmoni untuk menentukan kebijakan-kebijakan politik yang tidak memicu kontroversi," imbuh Fatwa.Politisi senior PAN itu mengatakan, SBY tidak perlu takut, karena interpelasi kali ini tidak akan berujung pada impeachment atau pemakzulan terhadap presiden."Anggota dewan hanya memerlukan penjelasan resmi dari presiden, mengapa Indonesia mendukung resolusi PBB terhadap Iran," pungkas Fatwa. (bal/sss)