.webp)
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta negara tak tutup mata akan pendidikan menyeluruh di RI. Dalam momen Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang diperingati hari ini, Puan menyebut masih ada siswa di daerah tertinggal yang mesti jalan berjam-jam untuk sekolah.
"Hari Pendidikan Nasional bukan sekadar perayaan simbolik. Ini adalah momentum refleksi dan sekaligus pengingat bahwa pendidikan adalah janji konstitusi yang harus diwujudkan untuk seluruh anak bangsa tanpa terkecuali, baik yang tinggal di kota maupun di pelosok negeri," kata Puan dalam keterangannya, Jumat (2/5/2025).
Puan melihat pemerataan pendidikan di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas. Menurutnya, masih ada kesenjangan kualitas pendidikan yang terjadi di perkotaan dan di pedesaan, termasuk sarana prasarana dan infrastruktur pendukungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Akses pendidikan yang adil dan layak masih menjadi kemewahan bagi sebagian anak Indonesia di daerah terpencil. Banyak sekolah di pelosok berdiri tanpa guru tetap, tanpa listrik, tanpa jaringan internet, bahkan tanpa bangku yang memadai," katanya.
Puan menilai, banyak anak-anak di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) yang masih sulit mengakses pendidikan lantaran kurangnya infrastruktur. Ia pun mendorong pemerintah untuk memperkuat infrastruktur hingga prioritas anggaran di daerah tertinggal.
"Anak-anak di daerah tertinggal masih harus berjalan kaki berjam-jam untuk bersekolah. Ini menunjukkan kita belum sepenuhnya merdeka dalam pendidikan," ungkap Puan.
"Negara tidak boleh menutup mata bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak cukup dengan angka partisipasi sekolah, tetapi harus dibarengi dengan kualitas dan keadilan akses layanan pendidikan," tambahnya.
Puan menyoroti nasib para guru dan tenaga pendidik di Tanah Air. Ia berharap negara menjamin kesejahteraan bagi semua pendidik di Indonesia.
"Hingga saat ini, masih banyak guru dan elemen tenaga pendidik lain yang mengabdi dengan penuh dedikasi, namun tidak kunjung mendapatkan kejelasan status, upah layak, maupun jaminan kesejahteraan," ujar Puan.
"Pemerintah harus memastikan bahwa penghormatan terhadap guru tidak cukup dengan seremoni, tetapi harus diwujudkan melalui rekrutmen yang adil, pengangkatan yang transparan, gaji yang manusiawi, serta jaminan sosial yang pasti," sambungnya.
Puan meminta seluruh pemangku kebijakan untuk memperlakukan pendidikan sebagai prioritas utama, bukan sekadar wacana politik tahunan. Ia berharap di momen Hardiknas hari ini perkembangan pendidikan nasional semakin baik.
"Mari kita jadikan momen Hardiknas untuk mengukuhkan kembali tekad dan upaya bersama agar generasi penerus Indonesia dapat memperoleh akses pendidikan yang merata dan berkualitas demi kemajuan negara," imbuhnya.
Simak juga Video: Penjelasan Mendikdasmen soal 4 Program Pendidikan
(dwr/dek)
