.webp)
Presiden Prabowo Subianto akan membentuk Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Nasional (DKN) untuk mempelajari penghapusan outsourcing. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli akan mengkaji dan melaporkan hasilnya ke Prabowo.
"Jadi ini adalah arahan dari Pak Presiden. Pak Presiden sudah menyampaikan, tentu kemudian kami harus mengkaji, ya. Kita harus mengkaji, nanti kita harus laporkan ke Pak Presiden," tutur Yassierli usai menghadiri acara di kantor Komnas HAM, Jumat (2/5/2025).
Yassierli mengatakan akan mengupayakan arahan Presiden terkait skema kerja outsourcing. Namun dia belum menyebut perlu menyusun tahapannya terlebih dahulu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu sudah menjadi sebuah bentuk kepedulian Pak Presiden terhadap buruh. Dan beliau tadi menyampaikan secara realistis bahwa kita harus membuat tahapannya seperti apa. Saya belum tahu, nanti ini harus kita kaji," ujar Yassierli.
Yassierli menyebut persoalan outsourcing akan menjadi bagian dari Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Proses penyusunannya akan melibatkan partisipasi masyarakat.
"Jadi tentu kita akan berangkat dari regulasi. Tadi ada harapan dari Presiden, dan tentu nanti prosesnya juga harus melalui meaningful participation. Dan itu juga akan menjadi bagian dari Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru," tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan rencana untuk menghapus skema kerja outsourcing. Rencana tersebut akan dikaji oleh Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan segera dibentuk.
"Saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional memikirkan bagaimana caranya, kalau bisa segera-tapi secepat-cepatnya-kita ingin menghapus outsourcing," kata Prabowo dalam pidatonya di peringatan May Day 2025 di Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).
Simak juga Video 'Buruh Jadi Incaran Atasan Nakal, Said Iqbal: Outsourcing-Upah Murah Sebabnya!':
(idn/idn)
