PAN-PKB Merapat Ke Foke, Pilkada DKI Tidak Sehat

Jakarta - Mundurnya pasangan Sarwono Kusumaatmadja dan Jeffrie Geovanie dari pencalonan cagub dan cawagub DKI menguatkan sinyalemen PAN dan PKB akan merapat ke Koalisi Jakarta. Koalisi yang merupakan gabungan 13 parpol itu telah lebih dulu mengusung pasangan Fauzi Bowo alias Foke-Prijanto sebagai cagub dan cawagub. Dengan bakal merapatnya PAN dan PKB ke Koalisi Jakarta, maka semakin mengentalkan kuatnya unsur persaingan idelogis dalam Pilkada DKI. Bahkan sandiwara politik yang dipraktekkan oleh parpol di Koalisi Jakarta telah menciptakan demokrasi yang tidak sehat bagi Pilkada DKI."Praktek politik yang ditunjukkan elit parpol koalisi sangat tidak sehat buat pendewasaan demokrasi di Jakarta," kata Direktur Lembaga Survei Indonesia (LSI) Saeful Mujani saat dihubungi detikcom, Senin (4/6/2007).Saeful mengatakan, tidak sehatnya praktek demokrasi karena koalisi yang dibangun lebih disebabkan oleh ketakutan terhadap PKS yang mengusung pasangan Adang-Dani. Bukan disebabkan karena pertimbangan prestasi kerja dan kompetensi dari calon yang diusung. Jika parpol-parpol yang tergabung di Koalisi Jakarta berkumpul karena kecemerlangan prestasi kerja yang dilakukan Pemda DKI, menurut Saeful, kongsi yang dibangun sangat bernilai rasional. Tapi, menurutnya, yang terjadi justru sebaliknya. Kongsi yang dibangun 13 parpol tersebut sangat tidak rasional."Yang terlihat adalah keberhasilan prestasi Fauzi untuk merekatkan parpol-parpol. Bukan prestasi kecemerlangan kerja Pemda yang membuat partai-partai itu mendukung Fauzi," imbuh Saeful. Namun demikian, lanjut Saeful, hal tersebut tidak sepenuhnya karena kelalaian atau kesalahan langkah politik Fauzi. Tapi juga proses pendewasaan di tubuh parpol-parpol yang tidak berjalan baik seluruhnya."PKS juga bersalah, berhasil membuat parpol-parpol itu ketakutan," kata dia.Saeful mengkhawatirkan sandiwara politik yang dipraktekkan elit-elit politik Jakarta menjadi contoh bagi pelaksanaan Pilkada di daerah lainnya. Hal tersebut, kata dia, menjadi prospek buruk bagi demokratisasi di Indonesia. "Seharusnya ini tidak terjadi di Jakarta yang menjadi barometer praktek demokrasi," pungkasnya. (rmd/ndr)