.webp)
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menjamin perlindungan kepada semua kepala desa (kades) di wilayahnya dalam menjalankan program-program pembangunan.
Namun, jaminan perlindungan ini diberikan jika mereka bekerja sesuai dengan aturan perundangan-undangan yang berlaku.
Ia menegaskan para kades tidak boleh sedikit-sedikit diganggu atau diancam dengan hukuman pidana.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kades harus didampingi dalam rangka ciptakan stabilitas desa. Pulang dari ini (Sekolah Antikorupsi), Tiga Pilar diefektifkan kembali. Tidak boleh kades sedikit-sedikit pidana," kata Luthfi dalam keterangan tertulis, Selasa (29/4/2025).
Hal itu disampaikan Luthfi saat memberikan arahan kepada 7.810 kepala desa pada kegiatan Sekolah Antikorupsi yang digelar di GOR Indoor Jatidiri Kota Semarang, hari ini.
Melalui kegiatan tersebut, Mantan Kapolda Jateng ini menyatakan ingin mendorong program pembangunan di desa di Jateng. Oleh karenanya, ia memberikan pemahaman kepada 7.810 Kades tentang aturan hukum melalui Sekolah Antikorupsi. Sekolah ini menjadi kali pertama di Indonesia.
Pada kesempatan tersebut, Luthfi mengaku ingin mengefektifkan kembali fungsi tiga pilar di pemerintahan desa yang meliputi Kades/Lurah, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dan Bintara Pembina Desa (Babinsa).
Luthfi menyatakan semua pemerintah desa di Jateng bakal digelontor bantuan keuangan Rp1,2 triliun di tahun 2025. Jika pembangunan sesuai dengan visi misi Jateng, maka akan berdampak besar.
Namun, Luthfi mengatakan pendampingannya tidak cukup hanya pada Bhabinkamtibmas dan Babinsa saja, tapi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Aparat Penegak Hukum (APH) yang terdiri dari Inspektorat, Kejaksaan dan Kepolisian akan memberikan pendampingan.
"Kejaksaan dan kepolisian mengawal para kades dalam membangun. Agar tak ada oknum tak bertanggung jawab dalam pembangunan," katanya.
Luthfi menilai desa merupakan etalasenya negara. Sebab, desa merupakan ujung tombak pembangunan.
Ia pun menegaskan pembangunan di Jateng tidak bisa hanya dilakukan dari struktur pemerintahan dari atas ke bawah, tapi akan lebih efektif jika dimulai dari bawah ke atas.
Melalui Sekolah Antikorupsi, Luthfi meminta para kades bertanya sebanyak-banyaknya pada narasumber. Kades harus tahu mana 'daging' dan mana 'tulang', atau mana yang boleh dilakukan dan mana yang dilarang.
"Ingat, tidak ada kades yang ditinggal (dalam pembangunan desa). Nek ono opo-opo (kalau ada apa-apa) koordinasikan dengan tiga pilar dulu," pungkasnya.
(ega/ega)
