.webp)
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo angkat bicara terkait kritik komunitas penggiat sepeda, Fahmi Saimima, soal rencana memperpanjang jalur sepeda sepanjang 3,8 km pada 2025. Dia mengatakan penambahan dan pemeliharaan jalur sepeda dilakukan secara bertahap.
"Jadi dari sisi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, semua harus terselenggara dengan baik, baik dari sisi penyediaan jalur sepeda kami terus lakukan pemeliharaan dan penambahan secara bertahap," kata Syafrin di di Balai Kota Jakarta, Senin (28/4/2025).
Sementara itu, dia juga menanggapi kritikan soal adanya pengadaan kendaraan 20 unit motor gede (moge) pengawalan berkapasitas 1.600 cc yang dianggarkan Rp 37,3 miliar. Menurutnya, pengadaan mobilitas untuk pengaturan lalu lintas di Jakarta cukup masif, oleh sebab itu kendaraan dinas operasional juga tetap dilakukan untuk peremajaan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kemudian untuk sektor lain, dari operasional juga harus terpenuhi, termasuk di dalamnya kendaraan dinas operasional. Karena seperti yang kita ketahui bahwa mobilitas untuk pengaturan lalu lintas di Jakarta cukup masif, oleh sebab itu kendaraan dinas operasional juga tetap kami lakukan peremajaan," ungkapnya.
Penggiat sepeda, Fahmi Saimima, sebelumnya mengkritik soal rencana Dishub DKI Jakarta yang akan memperpanjang jalur sepeda sepanjang 3,8 km pada 2025. Fahmi mempertanyakan soal realisasi pemeliharaan jalur sepeda sebelumnya sejak 2023.
Bahkan, kata Fahmi, program evaluasi dan optimalisasi jalur sepeda yang sempat dicanangkan, dinilai hilang tanpa kejelasan, baik dalam pelaksanaan maupun transparansi anggaran.
"Faktanya, sejak tahun 2023 hingga saat ini, tidak ada realisasi penambahan maupun pemeliharaan jalur sepeda di Jakarta. Bahkan program strategis seperti evaluasi dan optimalisasi jalur sepeda yang sempat direncanakan, hilang tanpa kejelasan, baik dalam pelaksanaan maupun transparansi anggarannya," kata Fahmi dalam keterangan tertulis, Senin (28/4).
Pihaknya pun mengatakan, saat kebutuhan warga atas jalur sepeda aman diabaikan, justru Dishub DKI menganggarkan Rp 37,3 miliar untuk pembelian 20 unit motor gede (moge) pengawalan berkapasitas 1.600 cc. Padahal, secara hukum, petugas Dishub tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawalan kendaraan, mengacu pada UU No 22 Tahun 2009 dan PP No 43 Tahun 1993.
"Bandingkan dengan anggaran jalur sepeda yang hanya Rp 10 miliar, selisih yang mencolok antara prioritas gaya hidup bermotor mewah dengan kebutuhan dasar mobilitas warganya," ucapnya.
Fahmi mempertanyakan komitmen Pemprov DKI Jakarta terhadap pembangunan transportasi berkelanjutan dan keselamatan pengguna jalan non-motor. Dia menegaskan bahwa bersepeda bukan sekadar gaya hidup, melainkan hak atas ruang jalan yang aman, adil, dan setara.
Dalam pernyataannya, Fahmi pun menyerukan:
- Realisasi nyata, bukan sekadar target di atas kertas
- Evaluasi total arah pembangunan transportasi berkelanjutan di Jakarta
- Transparansi anggaran dan akuntabilitas penggunaan dana publik.
"Kami mendesak pemerintah untuk lebih serius membangun kota yang ramah bagi semua pengguna jalan, bukan hanya untuk kendaraan bermotor," tegasnya.
Catatan redaksi
Judul dan sebagian ÃŽČi artikel ini mengalami penyesuaian pada Selasa, 29 April 2025 pukul 12.15 WIB setelah komunitas Bike To Work (B2W) memberikan keterangan bahwa keterangan dari narasumber atas nama Fahmi Saimima merupakan pernyataan pribadi.
'Lihat juga Video: Jalur Sepeda di Jalan Margonda Depok Ada di Atas Trotoar'
