Gubernur Nusantara Kumpul Bareng DPD Bahas Otda

Jakarta - Peraturan pelaksana tentang otonomi daerah (otda) tak kunjung dikeluarkan pemerintah pusat. Lambannya respons pemerintah mendorong gubernur seluruh Indonesia menggelar pertemuan dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).Curhat para gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dengan DPD digelar di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Senin (4/6/2007) pukul 10.30 WIB."Kami dari APPSI akan mengadakan konsultasi dengan DPD dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan otda. Dewasa ini kita melihat pemerintah pusat ada kecenderungan menarik kembali otda. Buktinya peraturan pelaksana UU 32/2004 tentang Otda sampai sekarang belum keluar," kata Wakil Ketua APPSI Fadel Muhammad.Menurut pria yang juga Gubernur Gorontalo ini, pemerintah pusat masih kurang ikhlas merealisasikan amanat UU Otda. Karena itu, dengan pertemuan ini, DPD sebagai lembaga yang dipilih langsung rakyat sekaligus mewakili daerah, diharapkan dapat membantu mewujudkan otda secara benar sesuai UU 32/2004."Kita ingin DPD memiliki fungsi yang kuat sehingga dapat membantu mewujudkan pelaksanaan otda," imbuh Fadel.Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita membenarkan pertemuan tersebut dalam rangka me-review pelaksanaan otda. Karena selama separuh perjalanan pemerintahan SBY-JK, pelaksaanan otda dinilai belum berjalan sepenuhnya."Banyak gubernur dan bupati yang mengeluh pelaksanaan otda. Karena itu, kita akan bahas di sini," ujar Ginandjar.Pertemuan ini rencananya dihadiri sekitar 30 gubernur dari seluruh Indonesia. Tiga gubernur dari Papua, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, belum mengonfirmasi akan dihadir.Selain diskusi, peserta pertemuan juga akan nonton film bareng bertajuk 'Realitas Pembangunan Daerah' di Blitz Megaplex, Grand Indonesia. (nvt/sss)