Komisi VII DPR: RUU Kepariwisataan Tak Cuma Fokus Ekonomi, tapi Kearifan Lokal

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menegaskan komitmen pihaknya dalam membahas Rancangan Undang-Undang Kepariwisataan (RUU Kepariwisataan) pada masa sidang kali ini. Ia menuturkan RUU tersebut tengah diformulasikan sebagai landasan hukum baru untuk mengembangkan ekonomi hingga menjunjung tinggi kearifan lokal.

"Undang-undang ini kami rumuskan untuk memastikan bahwa pembangunan sektor pariwisata tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, namun juga menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal dan membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi masyarakat setempat," ujar Rahayu Saraswati dalam keterangannya, Jumat (25/4/2025).

Lebih lanjut, legislator yang akrab dipanggil Sara ini juga turut mendorong pembentukan lembaga independen promosi pariwisata, semacam Indonesian Tourism Board. Dia menyebut lembaga itu dapat beroperasi secara fleksibel dan tidak bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Sudah saatnya Indonesia memiliki lembaga promosi pariwisata yang profesional, adaptif, dan mampu menjangkau pasar global secara efektif. Kementerian Pariwisata membutuhkan mitra strategis yang fokus pada positioning dan branding Indonesia sebagai destinasi dunia," ucap dia.

Selain itu, Sara menyampaikan RUU Kepariwisataan tersebut juga membuka peluang sinergi multipihak dengan pendekatan hexahelix, yakni melibatkan unsur pemerintah, akademisi, pelaku industri, komunitas, media, dan diaspora Indonesia. Tujuannya, lanjut dia, bersama-sama membentuk wajah pariwisata Indonesia yang berdaya saing global namun tetap berjiwa lokal.

"Dengan pembaruan regulasi ini, diharapkan transformasi sektor pariwisata Indonesia menuju keberlanjutan dan keadilan sosial dapat berjalan lebih sistematis dan terarah," tuturnya.