Kalla: Anggaran Pendidikan 20% Sulit Direalisasikan

Solo - Pemerintah belum dapat merealisasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Hal itu dikarenakan pemerintah harus menyubsidi bidang-bidang lain seiring melemahnya daya beli rakyat pasca-krisis.Hal itu ditegaskan Wakil Presiden Jusuf Kalla di hadapan para pengurus PGRI saat meresmikan monumen PGRI di halaman SMPN 10 Surakarta, Sabtu (2/6/2007)."Secara teori bisa saja anggaran pendirikan dinaikkan sekarang. Tapi itu artinya menyetop anggaran bidang lain yang juga penting seperti pembangunan jalan, listrik, pengairan, kesehatan rakyat juga sangat penting. Tidak mungkin tentara bisa menjaga negara ini jika anggarannya tidak memadai," kata Kalla.Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan secara prosentase kenaikan anggaran pendidikan memang kecil, namun secara nominal kenaikan anggaran itu sudah mencapai dua kali lipat dibanding masa lalu. Jika pada APBN tahun 2003 anggaran pendidikan hanya mencapai Rp 20 triliun, sekarang telah mencapai Rp 40 triliun.Dikatakan Kalla, beban sangat besar yang harus ditanggung pemerintah saat ini seperti pembayaran hutang beserta bunganya, BLBI dan berbagai beban lainnya telah mencapai 30% dari anggaran di APBN. Dengan perhitungan itulah maka anggaran lain, termasuk pendidikan, tidak mungkin untuk dinaikkan."Saya sering bercanda dengan Pak Surya (Ketua Umum PGRI -red) yang selalu setiap tahun ketemu di pengadilan, di Mahkamah Konstitusi. Rasanya tidak sampai hati tiap tahun ketemu. Tapi itulah upaya kita untuk menjadi bangsa yang besar yaitu bertindak dengan adil dan kemauan yang baik," lanjutnya.Kalla juga mengatakan kesejahteraan guru dan sedang dipacu, bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai di bidang lainnya. Meskipun peningkatan itu belum seberapa memadai, namun, kesejahteraan guru sekarang jauh lebih baik dari sepuluh tahun yang lalu."Pemerintah pasti memperhatikan kesejahteraan guru tapi juga kesejahteraan pegawai di bidang lainnya. Memang gaji guru masih kecil dibanding negara lain tapi di negara lain itu pengeluarannya juga lebih besar. Kita memang harus bersabar. Gaji Wakil Presiden juga belum naik," canda Kalla. (mbr/ken)