Din Syamsuddin 'Melamar' Jadi Mediator Elite Bangsa

Jakarta - Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah bersedia duduk sebagai mediator komunikasi politik bagi para elite bangsa baik antar tokoh pemerintahan, organisasi kemasyarakatan (ormas), maupun partai politik (parpol) di Tanah Air. Kesediaan ini disampaikan oleh Ketum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin, kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pertemuan berlangsung di ruang tamu Istana Negara, Jakarta, Sabtu (2/6/2007). "Saya tadi sempat sarankan dan disepakati Presiden, bahwa komunikasi politik di antara elite dapat dicairkan demi kebersamaan bangsa ini. Muhamadiyah bersedia untuk menjadi mediator, dan punya rencana jadi mediator sesuai tujuan Muhamadiyah sebagai perekat bangsa ini," ujar Din. Din menjelaskan komunikasi antartokoh bangsa sangat diperlukan, agar tidak terlalu banyak energi terbuang hanya karena salah paham yang timbul dan akhirnya menjadi isu politik yang ramai. Hal tersebut tidak membawa manfaat bagi bangsa, malah justru berpotensi menjadi sumber konflik baru dan malah mendatangkan keuntungan bagi pihak lain. "Bagaimana energi konflik ditransformasikan menjadi energi kebersamaan dan kemitraan," imbuhnya. Menurut Din, Presiden menyambut baik masukannya tersebut. Presiden SBY sangat mengharapkan peran serta dari ormas dan elemen masyarakat madani seperti Muhamadiyah dan lain-lain. Sebab pemerintah memang tidak selalu mampu mengatasi sendiri masalah-masalah yang timbul. "Karena memang masalah-masalah yang dihadapi bangsa ini tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah," ujarnya. Lebih lanjut Din menyatakan, pembicaraanya dengan Kepala Negara siang ini adalah juga menyampaikan beberapa kegiatan internasional yang dihadirinya belakangan ini. Seperti simposium Alliance of Civilization di Aukland, konferensi Asia untuk agama dan perdamaian di Manila, dan Interfaith Dialogue di Selandia Baru yang sangat penting untuk membangun Indonesia di luar negeri. "Presiden SBY sangat mendukung agar diplomasi RI tidak hanya dijalankan pemerintah, tapi juga melibatkan peran dari civil society seperti Muhamadiyah sebagai jembatan diplomasi. Karena kita ingin citra bangsa dan negara kita semakin membaik di pentas internasional, membawa feedback yang positif bagi negara kita dalam bidang ekonomi, poklitik dan kebudayaan," papar sekum MUI ini. (lh/nrl)