Sertifikasi Lahan TNI Terbentur Duit

Jakarta - Banyak lahan kosong milik TNI belum disertifikasi. Duit yang cekak menjadi sandungan utama."Para kepala staf angkatan juga memiliki kendala yang sama yaitu uang untuk membuat sertifikat," kata Kapuspen TNI Marsekal Utama TNI Sagoem Tamboen kepada detikcom, Sabtu (2/6/2007) terkait perebutan lahan di Pasuruan, Jawa Timur.Menurut dia, Panglima TNI Marsekal TNI Djoko Suyanto tengah menjajaki kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna mencari jalan keluar khususnya agar lahan kosong milik TNI disertifikasi terlebih dahulu, tanpa menunggu anggaran dari APBN."Kita anggarannya dari negara kenapa tidak langsung ke BPN untuk membuatnya, kan anggaran dari negara juga," ujarnya.Dikatakan dia, sengketa tanah antara TNI dengan warga tidak akan terjadi apabila proses sertifikasi tanah dikelola baik oleh negara."Ini memang ironis. Seharusnya negara yang menyiapkan lahan baik untuk perumahan, kantor dan tempat latihan, bukan tentara yang mencari sendiri. Tetapi kita memahami betul kondisi keuangan negara saat ini," bebernya.Sagoem menambahkan lahan TNI diperuntukkan untuk markas, perumahan dinas dan tempat latihan. "Bila semua didukung dengan baik oleh negara tentunya tidak akan menggggu profesionalisme prajurit dan meminimalisir konflik dengan warga," cetus Sagoem.Lebih lanjut, kata Sagoem, TNI tidak memiliki data lengkap jumlah lahan yang dimiliki sebab aspek pembinaan terhadap lahan itu ada di tiap angkatan. (aan/nrl)