.webp)
Kementerian Sosial Republik Indonesia mengajak enam kepala daerah bersinergi mengentaskan kemiskinan dengan dua pendekatan utama. Yaitu pengembangan Sekolah Rakyat sebagai upaya pemutusan rantai kemiskinan lintas generasi, serta optimalisasi penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai landasan kebijakan dan intervensi sosial yang tepat sasaran.
Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dalam audiensi bersama enam kepala daerah dari berbagai provinsi, yaitu Bupati Katingan (Kalimantan Tengah), Wakil Bupati Manggarai Timur (Nusa Tenggara Timur), Bupati Solok, Wali Kota Pariaman, Bupati Lima Puluh Kota, dan Bupati Gunung Mas.
Gus Ipul menekankan bahwa Sekolah Rakyat merupakan inovasi sosial yang dirancang untuk memutus transmisi kemiskinan turun-temurun. Banyak keluarga miskin tetap berada dalam siklus kemiskinan karena minimnya akses terhadap pendidikan dan keterampilan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pendidikan adalah rekayasa sosial yang paling terbukti mampu memutus mata rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat menjadi solusi jangka panjang untuk kelompok masyarakat yang terjebak dalam kemiskinan struktural," ujar Gus Ipul dalam keterangannya, Selasa (22/4/2025).
Gus Ipul juga menyoroti pentingnya DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) sebagai 'tulang punggung' dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. DTSEN menghimpun dan memadankan berbagai data sosial-ekonomi penduduk dengan data kependudukan, memungkinkan pengambilan keputusan yang akurat dan transparan.
Melalui pemetaan desil (Desil 1 hingga Desil 10), DTSEN membantu pemerintah pusat dan daerah menargetkan bantuan sosial secara lebih tepat. Platform digital seperti Cek Bansos juga mempermudah pemutakhiran data dan verifikasi penerima bantuan.
Bupati Kabupaten Solok, Jon Firman Pandu menyambut baik inisiatif Kemensos dalam mengembangkan Sekolah Rakyat. Ia mengatakan pihaknya sangat mendukung Sekolah Rakyat sebagai jalan keluar dari kemiskinan yang sudah mengakar.
"Program ini akan kami sinergikan dengan kebijakan pendidikan dan pemberdayaan yang ada di Kabupaten Solok," ujarnya.
Sementara itu, Bupati Gunung Mas, Jaya S. Monong menekankan pentingnya akurasi data melalui DTSEN. Ia menuturkan pihaknya siap mendorong pemutakhiran data secara berkala agar program bantuan sosial tidak salah sasaran.
"DTSEN sangat penting untuk efisiensi dan akuntabilitas kebijakan di tingkat daerah," tegasnya.
Gus Ipul juga mengajak seluruh kepala daerah untuk aktif memutakhirkan data sosial ekonomi melalui jalur formal dan digital. Proses pemutakhiran dilakukan tiga bulan sekali, melibatkan masyarakat dari tingkat RT/RW hingga ke kabupaten/kota.
"Dengan data yang valid dan upaya pemberdayaan melalui Sekolah Rakyat, kita tidak hanya membantu masyarakat bertahan, tapi juga naik kelas dan keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan," pungkas Gus Ipul.
Lihat Video 'Respons Mensos soal Usulan Sekolah Rakyat di Bawah Kemendikdasmen':
(ega/ega)
