Waspadai Persaingan TNI-Polri di Pilkada DKI Jakarta

Jakarta - Majunya Mantan Wakapolri Komjen Adang Daradjatun dan Aster KSAD Mayjen Prijanto dalam kancah Pilkada DKI Jakarta bukan tanpa risiko. Bukan tidak mungkin, hal ini akan menyeret institusi TNI dan Polri pada sebuah persaingan.Hal tersebut ditegaskan Ketua Forum Warga Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan saat berbincang-bincang dengan detikcom melalui telepon, Kamis (31/5/2007). "Bukan tidak mungkin majunya kedua orang ini (Adang dan Prijanto) membuat persaingan yang tidak sehat di institusi TNI dan Polri. Khususnya pada level bawah," kata Tigor.Menurut Tigor, masalah ini harus benar-benar diwaspadai oleh semua pihak. Hal ini mengingat kedua nama tersebut memiliki pengaruh di institusinya masing-masing."Meski nanti pada saat pelaksanaan Pilkada DKI keduanya sudah pensiun, tetap saja pengaruh mereka sebagai pejabat tinggi di institusinya masing-masing tidak hilang begitu saja. Tentu ada perasaan ingin membela dari korps masing-masing," ungkap Tigor.Sebagai contoh, Tigor menyebutkan peristiwa yang terjadi di sebuah kelurahan di bilangan Jakarta Timur. Menurutnya, seorang petugas kepolisian sempat menanyakan aparat kelurahan setempat saat melakukan pencopotan spanduk pasangan Adang dan Dani Anwar."Ini yang kita khawatirkan, arogansi menjalar ke bawah. Meski belum tentu tindakan oknum itu dilakukan atas perintah atasannya. Bisa saja hal itu dilakukan karena solidaritas terhadap mantan atasannya," tutur Tigor.Tigor menyarankan, untuk menghindari hal tersebut, baik Adang maupun Prijanto, harus menegaskan komitmennya melaksanakan pilkada DKI yang aman dan damai. KPUD dan Panwaslu juga harus membangun mekanisme pengawasan yang adil dan transparan."Baik Adang maupun Prijanto harus secara fair melakukan gerakan melepaskan diri dari institusi lamanya. Mereka harus bersaing secara sehat dengan tidak melibatkan institusi TNI maupun Polri," tandas Tigor. (djo/nrl)