Kabar Rusia Incar Pangkalan di Papua Ditepis Kemhan

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 16 Apr 2025 21:05 WIB
Halaman ke 1 dari 2
Militer Rusia tiba di Biak, Papua tahun 2017. (Wilpret/detikcom)
Jakarta -

Muncul kabar Rusia mengincar pangkalan udara di Biak, Papua. Kementerian Pertahanan RI secara tegas menyampaikan informasi tersebut tidak benar.

Kabar itu diberitakan oleh media asal Australia, ABC. Situs web militer Amerika Serikat bernama 'Janes' melaporkan kalau Rusia sudah mengajukan permintaan resmi untuk menempatkan pesawat militernya di Pangkalan Angkatan Udara Manuhua di Biak Numfor, Provinsi Papua.

Diberitakan juga, pada tahun 2017, Rusia pernah menerbangkan dua pesawat pengebom berkemampuan nuklir dalam misi patroli dari pangkalan tersebut yang tampaknya merupakan latihan pengumpulan intelijen.

Kabar penempatan pesawat militer Rusia di Indonesia menimbulkan kecemasan bagi Australia. Terlebih jaraknya tidak jauh dengan Australia.

Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengatakan kepada wartawan jika pemerintah Australia tengah mencari informasi lebih lanjut dari pihak Indonesia. Penny juga mengatakan Rusia adalah 'kekuatan disruptif dan Presiden Putin ingin memainkan peran itu'.

"Kami dari pihak pemerintah mencoba untuk mengonfirmasi laporan tersebut dan untuk mengetahui apakah laporan tersebut akurat atau tidak dan seperti apa status permintaan Rusia tersebut," katanya.

Menteri Pertahanan Richard Marles juga mengatakan Australia sudah 'berkomunikasi' dengan Indonesia terkait laporan tersebut. Namun pemerintah Indonesia belum menanggapinya secara resmi.

Berdasarkan sumber pihak ABC di Jakarta menyampaikan kecil kemungkinan Indonesia mengabulkan permintaan Rusia. Dijelaskan hal itu akan membahayakan prinsip-prinsip kebijakan luar negeri yang sudah lama berlaku.

Malcolm Davis dari Australian Strategic Policy Institute mengatakan kepada ABC jika Indonesia dapat menolak permintaan dari Rusia.

"Belum ada kesepakatan yang tuntas, dan mungkin akan gagal," katanya.

"Australia, Jepang, dan Amerika akan menekan Indonesia untuk mengatakan tidak," kata Malcolm.

Pemimpin Oposisi Australia Peter Dutton mengatakan akan menjadi 'kegagalan hubungan diplomatik yang fatal' jika pemerintah Australia tidak mendapat 'peringatan sebelumnya' tentang permintaan tersebut sebelum dipublikasikan.

"Ini adalah perkembangan yang sangat, sangat meresahkan dan dugaan bahwa entah bagaimana Rusia akan memiliki beberapa aset mereka yang berbasis di Indonesia hanya dalam jarak yang dekat dari, tentu saja, bagian utara negara kita," kata Peter.

"Kita perlu memastikan pemerintah menjelaskan dengan tepat apa yang telah terjadi di sini."

Ketika ditanya apa "pesannya" kepada Presiden Putin, Peter menjawab: "Ia (Rusia) tidak diterima di kawasan kami."

"Kami memiliki hubungan yang sangat baik dengan orang Indonesia. Saya sudah bertemu dengan presiden, baik saat ia menjadi menteri pertahanan maupun saat ia menjadi presiden terpilih ... Prabowo adalah teman baik Australia," katanya.

"Namun pesan saya kepada Presiden Putin adalah kami tidak memiliki nilai-nilai yang sama dengan Presiden Putin, dan kami tidak menginginkan kehadiran militer dari Rusia di wilayah kami."

PM Anthony Albanese tidak mengatakan kapan pemerintah mengetahui tentang permintaan yang dilaporkan tersebut tetapi mengatakan mereka masih menggali informasi.

"Yang kami lakukan adalah klarifikasi yang tepat," katanya kepada wartawan.

"Begitulah cara menangani hubungan internasional."




(idn/idn)
HALAMAN SELANJUTNYA
Berita Terkait
Berita detikcom Lainnya
Berita Terpopuler

Video

Foto

detikNetwork