Australia Tak Bisa Pahami Sensitivitas Warga RI

Jakarta - Peristiwa yang menimpa Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menunjukkan kurang pahamnya pemerintah Australia akan sensitivitas hubungan kedua negara. Apalagi kedatangan Sutiyoso bukan sebagai pribadi.Sutiyoso datang sebagai undangan pemerintah Australia, yang tentunya mendapat perlakuan khusus."Untuk meredakan kemarahan publik Indonesia, Dubes Australia di Indonesia harus menjelaskan kronologi kasus ini. Dia juga harus jelaskan ada pemisahan tegas antara eksekutif dan yudikatif di negerinya," ujar Guru Besar Hukum Internasional UI Prof Dr Hikmahanto Juwana kepada detikcom, Rabu (30/5/2007).Kalau dimungkinan, imbuh Hikmahanto, pemerintah Australia bisa minta maaf atas ketidaknyamanan yang diderita Sutiyoso, karena kedatangan Sutiyoso ke Australia dalam kaitan tugas.Dari sisi hukum internasional, kata Hikmahanto, pejabat yang mendapat perlindungan adalah diplomatik. Namun terlepas dari aturan itu, pejabat atau mantan pejabat seharusnya juga bisa mendapat perlindungan.Namun yang perlu diingat, tegas Hikmahanto lagi, sistem pemerintah di Australia memisahkan secara tegas eksekutif dan yudikatif. Kemungkinan dalam kasus Sutiyoso, jaksanya meminta ke pengadilan agar mendatangkan Sutiyoso yang dianggap tahu kasus pembunuhan 5 wartawan Australia di Timor Timur untuk menjadi saksi."Menurut saya, pihak eksekutif Australia sudah mengambil tindakan tegas atas permintaan KBRI agar Sutiyoso segera kembali ke Indonesia," ujarnya."Memang harusnya Australia memahami sensitivitas hubungan Australia-Indonesia. Di kita kan yang seperti ini cepat menyinggung perasaan," ujarnya. (umi/sss)