Perlu Dibentuk UU Dana Kampanye Agar Sanksi Lebih Tegas

Jakarta - Aturan mengenai dana kampanye yang termuat dalam UU Pilpres dinilai belum cukup tegas. Karena itu, pakar hukum Denny Indrayana mendukung usulan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie untuk membentuk UU Dana Kampanye."Bagus, artinya dari sisi urgensi memang dana kampanye perlu diatur lebih komplet, supaya efektif sanksinya," ujar Denny saat dihubungi detikcom, Rabu (30/5/2007).Menurutnya, aturan sanksi yang selama ini diterapkan masih terlalu ringan, padahal untuk urusan dana kampanye sangat diperlukan aturan yang jelas. Namun pengaturan ini harus sesuai proses legislasi yang adil."Misalnya memikirkan kewarganegaraan," imbuhnya.Pakar hukum dari UGM ini menambahkan, hidup dan matinya pelaksanaan pemilihan adalah dari bersih atau tidaknya dana kampanye. (ptr/nvt)