Pramono Bicara Transformasi Bank DKI: Jangan Ada Lagi Titipan

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mencopot Direktur IT Bank DKI Amirul Wicaksono buntut masalah pelayanan beberapa waktu lalu. Pramono kini menyinggung jangan ada lagi titipan untuk direksi Bank DKI.

Hal itu disampaikan Pramono dalam rapim yang turut dihadiri Direksi Bank DKI. Pramono mendukung dilakukannya transformasi Bank DKI.

"Bank ini (DKI) tidak dikelola secara profesional. Ada ruang-ruang yang gampang orang yang bisa mempermainkan itu, dari dalam terutama. Maka sepenuhnya harus dikelola secara profesional. Enggak boleh lagi titipan dari siapa pun untuk direksi Bank DKI," ujar Pramono seperti dilihat dari Instagram pribadinya, Senin (14/4/2025).

Dia turut menjelaskan, peringkat Jakarta dalam urutan top kota global mengalami penurunan dari peringkat ke-74 menjadi ke-54 di dunia. Sebabnya, menurut dia, perlu ada hal-hal yang menjadi perhatian, termasuk dalam sektor perbankan yang dinilai selalu ada permasalahan dalam setiap periode.

"Ada beberapa hal yang memang perlu mendapatkan perhatian yang serius. Perbankan, yang hampir setiap periode selalu ada kasusnya," tutur Pramono.

Atas persoalan ini, dia mengatakan akan melakukan upaya rebranding terhadap Bank DKI. Dia berkeyakinan langkah ini dapat membuat Bank DKI lebih baik lagi ke depan.

"Kita harus memikirkan untuk mengubah nama dki ini. Apakah Bank DKI menjadi Bank Jakarta, atau Bank global, sehingga kita lakukan yang namanya re-branding," imbuhnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membebastugaskan Direktur IT Bank DKI Amirul Wicaksono. Hal itu buntut masalah dalam layanan Bank DKI beberapa waktu lalu, yakni nasabah mengeluh tak bisa melakukan transaksi sejak malam takbiran atau 30 Maret 2025.

Pernyataan itu disampaikan Pramono saat rapat terbatas dengan Direksi Bank DKI di Balai Kota Jakarta, Selasa (8/4). Pada video instagram yang diunggah Pramono ia menegaskan bahwa akan membebastugaskan Amirul.

"Jadi untuk itu saya akan putuskan pembebastugasan direktur IT-nya segera dilakukan dan harus dilakukan sekarang," kata Pramono.

"Laporkan ke Bareskrim, proses hukum, karena ini sudah keterlaluan. Nggak mungkin nggak melibatkan orang dalam," lanjutnya.

Ia pun meminta jajarannya tak ikut campur masalah tersebut. Sebab, ia ingin warga percaya bahwa Pemprov DKI Jakarta melayani warganya dengan baik.

"Nggak boleh siapa pun di dalam internal kita, terutama pemerintah DKI ini ikut campur urusan ini. Siapa pun yang ikut campur, saya akan ambil tindakan. Kenapa ini dilakukan? untuk membangun trust kepada publik bahwa publik ini tidak ada yang terganggu," ujarnya.

Di sisi lain, ia pun mewanti-wanti agar kejadian tersebut tak terulang. Bahkan ia berharap Bank DKI bisa naik ke bursa saham.

"(Gangguan layanan) ini yang terakhir. Nggak boleh lagi ada kejadian keempat. kalau bisa, Bank DKI ini IPO. Nggak mungkin diselesaikan satu setengah tahun. Maksimal 6 bulan," imbuhnya.