.webp)
Gubernur Banten, Andra Soni, meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten untuk mengawal program sekolah menengah atas (SMA) swasta gratis. Ia berharap program tersebut mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Banten.
"Kepada Bapak Perwakilan, mohon kami dibantu, dibimbing, diawasi, dan dikoreksi. Insyaallah di tahun ajaran baru ini kami akan melaksanakan program sekolah gratis bagi siswa SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah (MA) swasta," kata Andra dalam sambutannya pada acara serah terima jabatan Kepala BPK Perwakilan Banten di Kota Serang, Jumat (11/4/2025).
Acara tersebut sekaligus serah terima jabatan Kepala BPK Perwakilan Banten. Posisi itu kini diisi oleh Firman Nurcahyadi usai sebelumnya dijabat oleh Dede Sukarjo.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam sambutannya, Andra menyampaikan bahwa angka putus sekolah di Banten masih tinggi. Dia berharap siswa yang tidak diterima di sekolah negeri karena keterbatasan kuota bisa bersekolah secara gratis di sekolah swasta.
"Karena selama ini jumlah putus sekolah kami masih tinggi. Rata-rata lama sekolah warga Banten masih 9,18 tahun. Oleh karena itu, kami berharap program ini dikawal agar dapat dilaksanakan dengan benar sesuai tujuan kami meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Banten," katanya.
Sebelumnya, Andra Soni menyatakan bahwa sudah ada 1.200 sekolah swasta yang ikut serta dalam program sekolah gratis. Sekolah-sekolah tersebut mencakup SMA, SMK, MA, dan Sekolah Khusus (SKh) swasta.
"Sebanyak 1.200 sekolah, informasinya sudah mendaftar. Nanti akan ada proses verifikasi, dan saat ini kami sedang menyempurnakan regulasinya," ujar Andra di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Senin (17/3).
Menurut Andra, saat ini Pemerintah Provinsi Banten sedang menggodok aturan yang akan menjadi landasan pelaksanaan sekolah swasta gratis pada tahun ajaran 2025-2026.
"Provinsi Banten sebenarnya sudah memiliki regulasi terkait sekolah gratis. Namun, regulasi ini harus disempurnakan karena sebelumnya hanya mencakup sekolah negeri. Sekarang cakupannya diperluas hingga ke sekolah swasta," ujarnya
Simak juga Video 'Kemensos Bakal Teken MoU dengan 200 Kepala Daerah untuk Sekolah Rakyat':
(aik/ygs)
