Cegah KKN, DPR Minta Perekrutan Praja IPDN Secara Nasional

Jakarta - Setelah terkuaknya kasus kekerasan di IPDN, pembaharuan terus diminta berbagai kalangan. Termasuk DPR yang meminta perekrutan praja IPDN dilakukan secara nasional.Permintaan itu disampaikan anggota DPR asal FPPP Lena Mariana Mukti saat rapat dengar pendapat antara Panja IPDN dari Komisi II DPR dengan Depdagri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/5/2007)."Rekruitmen harus dirombak total. Jangan diseleksi lewat daerah. Harus diseleksi secara nasional," ujar Lena.Menurut Lena, umumnya bila seleksi dilakukan lewat daerah, perekrutan berlangsung tidak murni. Banyak titipan dari pejabat daerah.Selain meminta perekrutan berskala nasional, Lena juga mempertanyakan fasilitas di IPDN yang mengkhawatirkan. Padahal dana yang dikeluarkan pemerintah tidak sedikit."Dana yang dianggarkan pemerintah Rp 100 miliar. Di kemanakan uang itu?" tanya Lena.Semantara anggota FPAN Andi Yuliani Paris mempertanyakan jaminan tidak adanya lagi kekerasan di IPDN.Pertanyaan Andi ditanggapi positif oleh Sekjen Depdagri Diah Anggraeni."Jawaban kita normatif, yakni sesuai dengan UU. Tapi kita dari Depdagri tentunya berusaha ke arah sana secara terus menerus. Dengan adanya tim evaluasi dan tim investigasi dari Komisi II. Insya Allah tidak akan terjadi kekerasan," ujar Diah. (nik/sss)