Amien-SBY Boleh Damai, Pengusutan 'Dana Haram' Capres Jalan Terus

Jakarta - Perdamaian antara Amien Rais dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara etika politik dinilai baik. Namun jangan sampai perdamaian itu justru menguburkan proses hukum soal aliran dana asing dan DKP ke capres-capres saat Pilpres 2004."Perdamaian boleh-boleh saja, tapi persoalan hukumnya harus diteruskan," kata pengamat politik asal UGM Anis Baswedan kepada detikcom, Senin (28/5/2007).Anis mengatakan, ketika melihat fakta-fakta belakangan ini, dia pesimistis proses hukum aliran dana ke capres-capres akan bisa diusut. Namun dia berusaha untuk tetap optimistis aparat penegak hukum mau mengusut perkara ini."Saya nggak ingin pesimis. Harus ada tangan yang berani untuk mengusutnya, misalnya KPK. Jangan pula karena menjelang pergantian, KPK menjadi tidak berani," ujarnya.Anis melihat, tak seharusnya proses hukum pengusutan 'dana haram' itu ditarik-tarik menjadi persoalan politik. Namun diakuinya, fakta hukum kasus ini akan menimbulkan konsekuensi yang besar dalam tatanan politik di negeri ini."Tapi saya tetap melihat penanganan kasus DKP ini berpeluang untuk menuntaskan pemberantasan politik uang dalam politik kita. Karena selama ini kasus politik uang sering diselesaikan secara adat," kata lulusan doktor ilmu politik Northern Illinois University ini.Direktur Riset pada Indonesian Institute dan Lembaga Survey Indonesia ini mengatakan, seharusnya Amien Rais mengungkapkan secara gamblang siapa capres-capres penerima dana haram itu, seperti yang pernah dijanjikannya."Memang ini explosive. Tapi pak Amien punya legitimasi tokoh reformis, ini bisa menjadi akhir pertarunngan politik yang baik," tandasnya. (mar/sss)