.webp)
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan akan memprioritaskan calon guru yang telah selesai menjalani Pendidikan Profesi Guru (PPG) menjadi pengajar di sekolah rakyat. Hal itu dilakukan agar tidak mengganggu pekerjaan guru ASN atau PPPK yang telah menjalani penempatan.
"Jadi memang kalau ASN atau P3K itu rata-rata sudah bertugas ya di daerah. Nah umumnya juga daerah itu kekurangan guru, jadi tentu prioritas kami adalah tidak mengganggu guru-guru yang sudah bertugas di Kabupaten Kota. Maka yang kami prioritaskan adalah PPG, guru yang telah mengikuti pendidikan profesi guru," kata Gus Ipul di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (9/4/2025).
Gus Ipul mengaku awalnya ingin mengangkat guru ASN atau PPPK untuk mengajar di sekolah rakyat. Namun, dia menyebut guru ASN dan PPPK telah memiliki penempatan kerja.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Memang prioritasnya kalau memang ada ya, ada juga opsi, bukan prioritas tapi ada opsi juga ASN atau guru PPPK. Tapi setelah diperiksa itu memang mayoritas mereka sudah melakukan tugas dan kita khawatir kalau kemudian mengganggu proses belajar-mengajar di tempat para guru itu sudah bekerja," kata Gus Ipul.
Dia mengatakan status guru sekolah rakyat juga masih akan dibahas dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Gus Ipul mengatakan pembahasan sudah tahap finalisasi.
"Masih dibahas dengan PANRB tentang status gurunya, apa nanti guru kontrak atau honorer atau apa yang sekarang yang jelas ini sedang dalam tahap finalisasi," tutur Gus Ipul.
Sekolah rakyat ini gratis bagi para pelajar dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Sekolah rakyat bakal menggunakan konsep boarding school alias asrama. Sekolah rakyat direncanakan beroperasi Juli 2025.
Simak Video 'Mensos Ungkap Alasan Guru Sekolah Rakyat Tidak Diambil dari PNS':
