.webp)
Universitas Udayana (Unud) akan mengajukan pembatalan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Komando Daerah Militer (Kodam) IX/Udayana. Rektor Unud, I Ketut Sudarsana, menjelaskan pembatalan kerja sama itu didasarkan atas aspirasi dari mahasiswa yang khawatir dengan potensi meningkatnya militerisme di lingkungan kampus.
Dilansir dari detikBali, Rabu (9/4/2025), keputusan itu diambil dalam Sidang Akbar Mahasiswa di Auditorium Widya Sabha, kampus Bukit Jimbaran, Badung, Selasa (8/4).
"Kami, pimpinan Unud, mendengarkan aspirasi dan masukan dari adik-adik mahasiswa. Oleh karena itu, kami sepakat untuk mengusulkan kepada mitra kami, Kodam IX/Udayana, agar kerja sama ini dibatalkan. Ini aspirasi yang kami dengarkan sebagai pimpinan kepada anak-anak kami. Saya rasa itu saja bahwa nanti prosesnya akan lebih lanjut," ujar Sudarsana.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sesuai kesepakatan dengan mahasiswa, Rektorat Unud memiliki waktu 7 hari kerja untuk mengajukan pembatalan perjanjian kerja sama dengan Kodam Udayana. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Pemerintahan Mahasiswa (BEM PM) Unud, I Wayan Arma Surya Darma Putra, mengatakan pihaknya akan mengawal proses pembatalan kerja sama itu.
"Perjanjian ini akan dibatalkan melalui usulan pembatalan dari pihak pertama, Unud. Tenggatnya itu adalah 1x7 hari ke depan Unud sudah harus mengirimkan surat permohonan pembatalan perjanjian ini. Kami akan terus mengawal hingga PKS tersebut benar-benar dibatalkan," tegas Arma.
Diketahui, Unud sempat meneken PKS dengan Kodam Udayana tentang sinergisitas di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan nomor B/2134/UN14.IV/HK.07.00/2025.
Simak selengkapnya di sini
Simak juga Video 'Kasus Korupsi SPI, Eks Rektor Unud Divonis Bebas!':
