Tradisi Suap Capres, Menteri Bersih pun Bisa Ikut Terseret

Jakarta - Ala bisa karena biasa, begitu kata pepatah. Menteri memberi dana nonbujeter untuk kampanye pilpres sudah jadi kebiasaan. Menteri yang tadinya bersih pun mau tak mau harus ikut-ikutan."Itu kan hal biasa bagi orang-orang politik, kemudian dicari lagi cara supaya jadi benar, terus seperti itu. Akibatnya, yang tadinya bersih jadi ikut terseret," kata sosiolog UI Thamrin Amal Tomagola kepada detikcom, Senin (28/5/2007).Hal itu, kata Thamrin, tak bisa dilepaskan dari tujuan utama politik yang mengincar kekuasaan. Aliran dana ilegal pun menjadi sarana untuk melanggengkan jabatan."Dalam politik tidak bisa hanya individu, harus kelompok. Pejabat masih dikontrol partai," ujar Thamrin.Menurut Thamrin, kasus aliran dana nonbujeter DKP untuk kampanye capres 2004 harus segera diusut. Kasus ini menjadi pembelajaran bagi seluruh elemen bangsa."Bagaimanapun ada hikmahnya. Jangankan kita yang baru belajar demokrasi, di Amerika Serikat juga sama. Mungkin masyarakat kita masih kaget," pungkas Thamrin. (fiq/sss)