SBY Kebakaran Jenggot Soal DKP

Jakarta - Pernyatan Presiden SBY yang merasa difitnah Amien Rais pada Jumat 25 Mei dianggap terlalu reaktif. SBY terkesan kebakaran jenggot."Sebagai Presiden semestinya SBY lebih bijak dan menahan diri agar polemik ini tidak berkepanjangan, dan kalau perlu diselesaikan secara hukum dan politik," kata salah satu ketua DPP Barisan Muda Partai Amanat Nasional Raji N Sitepu.Sitepu menyampaikan pernyataannya dalam siaran pers yang diterima detikcom, Sabtu (26/5/2007).Sitepu meminta kepada SBY membuktikan kalau memang merasa difitnah soal aliran dana nonbujeter DKP kepada SBY Dipersilakan Berhentikan Kader PAN dari KabinetKetum PAN Sutrisno Bachir tidak mempermasalahkan jika Presiden SBY memberhentikan kader PAN di Kabinet Indonesia Bersatu.Namun dia mengingatkan, secara struktural PAN sudah tidak memiliki hubungan dengan kader bersangkutan.Kader PAN yang menduduki posisi dalam Kabinet Indonesia Bersatu adalah Mensesneg Hatta Rajasa."PAN menganggap kader PAN yang dipilih jadi menteri kita hibahkan, karena struktural tidak ada hubungan lagi dengan kami. Namun secara emosianal masih ada tentunya. Jadi silakan (diberhentikan)," tutur Sutrisno.Sutrisno menyampaikan hal itu saat ditanya wartawan bagaimana jika SBY memberhentikan kader PAN di kabinet dalam jumpa pers sebelum rapat pleno di Kantor DPP PAN, Jalan Warung Buncit, Jakarta, Sabtu (26/5/2007).PAN sengaja menggelar rapat pleno untuk membahas pernyataan Presiden SBY yang merasa difitnah pendiri PAN, Amien Rais, pada Jumat 25 Mei.Hal ini terkait isu aliran dana nonbujeter DKP dan dana asing dari Washington kepada parpol dan capres pada Pemilu dan Pilpres 2004 lalu. capres pada Pemilu 2004 lalu. Wakil Sekjen BM PAN Adi Wicaksono menambahkan, agar DPR menggunakan hak interpelasinya dalam kasus ini. Dia juga meminta pihak berwenang mengusut tuntas dana aliran DKP ke pasangan capres lainnya."Kasus ini sebenarnya bisa digunakan SBY untuk menunjukkan kepada publik komitmen terhadap pemberantasan KKN," kata dia.Tetapi kini SBY justru menutup-nutupi persoalan ini dan membuat persoalan baru dengan sikap reaktifnya."Jadi wajar jika terkesan pemberantasan KKN yang selama ini masih tebang pilih," imbuh Ketua DPP BM PAN Lukman Budiman."Jangan semut di seberang lautan kelihatan tetapi gajah di pelupuk mata tidak nampak," cetus Lukman.BM PAN juga meminta seluruh persoalan hukum diselesaikan secara hukum dan apapun yang menyangkut masalah politik diselesaikan secara politis. (umi/ana)